RADARTUBAN – Belanja negara 2024 untuk Tuban ditetapkan sebesar Rp 2,8 triliun. Penetapan itu berdasarkan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan di ruang rapat Dandang Wacono Setda Tuban, Jumat (15/12).
Sekda Tuban Budi Wiyana mengatakan, penyerahan 23 DIPA untuk 23 satuan Kerja Kementerian Lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) telah selesai dilakukan.
Penyerahan dilakukan lebih cepat sebagai wujud komitmen pemerintah untuk berupaya melakukan akselerasi pelaksanaan anggaran dalam rangka peningkatan kualitas belanja melalui pelaksanaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban itu mengatakan, APBN berperan penuh dalam memenuhi program-program prioritas pembangunan. Termasuk memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, dan membangun daerah terpencil.
‘’Mari bersama-sama menunjukkan integritas dan kinerja yang baik untuk memenuhi target kinerja pembangunan,’’ tegas dia.
Terdapat perubahan format pada penyerahan DIPA Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Jika sebelumnya DIPA diserahkan dalam bentuk fisik, mulai Tahun 2024, DIPA dan Daftar Alokasi TKD diserahkan dalam bentuk digital.
‘’Ini sebagai wujud digitalisasi untuk percepatan Pembangunan,’’ kata dia.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban Martina Sri Mulyani mengatakan, anggaran diterima oleh Pemda Tuban sebesar Rp 2.801 miliar itu dibagi menjadi dua bagian.
Pertama, sebagai belanja pemerintah pusat untuk 23 satuan kerja sebesar Rp 420 miliar. Selanjutnya, transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 2.381 miliar.
Pejabat wanita asal Sidoarjo itu mengatakan, belanja anggaran satuan kerja difokuskan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pencapaian lapangan kerja.
Sementara TKD difokuskan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Martina juga membeberkan kinerja APBN Tuban per 30 November 2023. Meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 439,18 miliar atau 101,92 persen dari target.
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 44,90 miliar atau 334 persen dari target Rp 14,56 miliar.
Sedangkan, lanjut Martina, untuk realisasi belanja APBN Tuban per 14 Desember 2023 sekitar Rp 2,4 triliun atau 87,60 persen dari pagu Rp 2,7 triliun.
Dengan rincian, realisasi belanja satuan kerja Rp 332,31 miliar atau 95,05 persen dari pagu yang ditetapkan Rp 363,49 miliar.
TKD sebesar Rp 2,1 triliun atau 86,52 persen dari pagu Rp 2,4 triliun.
Martina menjelaskan, tujuan dirumuskan APBN 2024 yaitu sebagai shock absorber untuk stabilitas harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi. Juga sebagai instrumen yang mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan.
‘’Agar target-target kesejahteraan juga harus dapat tercapai,” jelasnya. (fit/yud)
Editor : Amin Fauzie