RADARTUBAN – Pupus sudah harapan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tuban mendapatkan dana hibah 2023.
Hingga tutup tahun anggaran, jatah dana hibah sebesar Rp 700 juta dari pemerintah daerah tak dicairkan.
Praktis, uang ratusan juta hasil iuran para pengurus yang sudah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan operasional KONI selama satu tahun terancam tidak dapat ganti. Pun dengan gaji para staf yang sudah bekerja selama setahun, juga terancam tidak terbayar.
Lantas, apa alasan dana hibah dari Pemkab Tuban tersebut tidak dicairkan? Hingga saat ini KONI belum mendapat jawaban pasti.
Dan karena sudah tidak ada lagi anggaran yang dapat digunakan, kantor KONI Tuban akhirnya mengibarkan “bendera putih” berupa banner di depan kantor KONI setempat.
Banner berukuran besar itu bertuliskan: Kantor KONI untuk sementara operasionalnya ditutup, karena anggaran hibah KONI Tuban 2023 tidak dicairkan oleh Bupati. Selanjutnya urusan olahraga bisa berhubungan dengan Disbudporapar Tuban.
Banner yang menjadi simbol “bendera putih” karena sudah tak sanggup memberikan pelayanan, itu dipasang sejak Minggu, 31 Desember 2023.
Ketua KONI Tuban Mirza Ali Mansur saat dikonfirmasi ihwal alasan tak cairnya jatah dana hibah KONI, pihaknya juga tidak tahu.
Menurutnya, seluruh adiministrasi yang menjadi syarat pencairan dana hibah sudah dilengkapi. Termasuk pengembalian dana hibah tahun sebelumnya yang direkomendasikan oleh Inspektorat.
‘’Sampai saat ini, kami belum mendapat penjelasan (alasan dana hibah tidak cair, Red),’’ katanya.
Versi Mirza, KONI sudah kooperatif memenuhi semua persyaratan yang diminta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Tuban, selaku organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi.
Bahkan, tegas dia, komunikasi persuasif dengan pihak-pihak terkait juga sudah dilakukan.
‘’Kami sudah mengonfirmasi ke Kepala Disbudporapar, tapi oleh disbudparpora dilempar ke Pak Sekda, dan sudah kami lakukan, tapi oleh Pak Sekda dilempar lagi ke disbudporapar. Malah akhirnya beliau berdua hanya minta maaf,’’ ujar dia merasa aneh dengan komunikasi yang saling lempar dan diksi permintaan maaf tersebut.
Lebih lanjut dia menyampaikan, sebelumnya juga sudah dimediasi oleh DPRD. Hasilnya, sudah ada kesepakatan lisan bahwa dana hibah akan dicairkan. Namun ternyata diingkari.
Hingga kalender 2023 berakhir, dana hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu tak kunjung ada kejelasan.
‘’Di pengumuman (banner yang dipasang di depan kantor KONI, Red) yang menyebut bahwa dana hibah tidak dicairkan oleh bupati, itu asumsi saya sebagai ketua KONI. Makanya, kalau itu dianggap tidak benar, silahkan Pemkab Tuban mengklarifikasi, karena sampai saat ini belum ada penjelasan apa pun,’’ paparnya.
Disinggung soal uang iuran pengurus yang sudah dikeluarkan selama setahun terakhir, Mirza belum bisa menyampaikan secara pasti.
‘’Setelah ini kami akan melakukan rapat internal pengurus. Agendanya, membahas terkait berapa biaya yang sudah dikeluarkan selama setahun ini. Nanti setelah rapat akan kami sampaikan,’’ ujarnya.
Salah satu sumber internal KONI Tuban menuturkan, uang iuran pengurus yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional KONI mencapai ratusan juta.
‘’Pastinya berapa, memang masih dihitung. Yang jelas, ratusan juta,’’ tandas salah satu pengurus KONI.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis tadi malam, Kepala Disbudporapar Tuban Emawan Putra belum bisa dikonfirmasi. Pesan pertanyaan yang dikrim wartawan koran ini melalui WhastApp tak kunjung dijawab. (fud/tok)
Editor : Amin Fauzie