RADARTUBAN – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman (PUPRPRKP) Tuban tahun ini hanya usulkan 25 penerima bantuan RTLH (rumah tidak layak huni).
Realisasi bantuan RTLH itu dilakukan sembari menghitung total unit bantuan RTLH yang belum tuntas di 2023.
Kepala Dinas PUPRPRKP Tuban Agung Supriyadi melalui Kabid Perumahan dan Pemukiman Dinas PUPRPRKP Tuban Agung Prasetya menyampaikan, pihaknya saat ini masih menghitung jumlah total unit bantuan RTLH yang belum direalisasikan pada tahun lalu. Sehingga rencananya akan dilanjutkan sesuai anggaran untuk tahun ini.
‘’Prioritas utama untuk golongan yang tidak mampu untuk berswadaya lagi,’’ ungkap dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, hingga saat ini rekapitulasi penghitungan jumlah total unit RTLH yang belum direalisasikan masih menyisakan tiga kecamatan di Kabupaten Tuban.
‘’Setelah selesai nantinya akan diakumulasikan dengan usulan calon penerima bantuan RTLH di tahun ini,” imbuhnya.
Pada 2023, Dinas PUPRPRKP Tuban mengagendakan 104 unit bantuan RTLH yang terdiri dari 57 unit berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan 47 unit berasal dari anggaran dana alokasi khusus (DAK).
‘’Tahun ini hanya mengusulkan 25 penerima yang bersumber dari APBD,” ujar Agung.
Usulan yang disasarkan kepada 25 calon penerima RTLH tahun ini menelan sekitar Rp 1,2 miliar yang bersumber dari APBD.
Setiap satu unit akan menerima biaya hampir Rp 50 juta.
‘’Akan mulai dikerjakan setelah menghitung total rekapitualasi unit bantuan yang belum dikerjakan di tahun 2023,’’ imbuhnya.
Agung juga menjelaskan, menurunnya jumlah penerima di tahun ini disebabkan karena penyesuaian anggaran Pemkab Tuban untuk program-program yang lebih urgen.
Penerima RTLH di tahun ini akan diprioritaskan para penerima bantuan yang telah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
‘’Syarat utama penerima harus sudah terdaftar dalam DTKS,’’ papar dia. (an/yud)
Editor : Amin Fauzie