RADARTUBAN – Untuk kedua kalinya, puluhan guru seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2023 yang memenuhi nilai passing grade (PG) mendesak DPRD dan BKPSDM Tuban agar langsung diangkat menjadi PPPK tanpa tes.
Usulan tersebut kembali disampaikan saat mendatangi gedung DPRD Tuban, Kamis (25/1) lalu.
Agenda audiensi bersama Komisi IV DPRD dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban itu difasilitasi langsung oleh Ketua DPRD M. Miyadi.
Mualifah, perwakilan guru yang tergabung Forum PG Predikat P Tuban mengatakan, audiensi kali kedua ini untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan antara guru lolos PG se-Indonesia dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan tersebut, terang Mualifah, para guru yang lolos nilai ambang batas menuntut agar tahun ini diangkat langsung tanpa tes.
Artinya, mereka tidak perlu lagi mengikuti seleksi PPPK formasi 2024.
‘’Kemenpan-RB menyampaikan bahwa kebijakan pembukaan formasi itu berada di pemerintah daerah, sehingga kami diminta ke daerah masing-masing, sebab pengusulan dari pemkab,’’ ujarnya—bahwa itulah yang melatari Forum PG Predikat P Tuban kembali mendatangi gedung DPRD agar difasilitasi duduk satu meja dengan BKPSDM Tuban.
Mewakili para guru yang sudah memenuhi nilai passing grade, Mualifag berharap agar Pemkab Tuban benar-benar memperhatikan aspirasi guru untuk mengusulkan formasi PPPK 2024 semaksimal mungkin—sebagaimana yang disampaikan Kemenpan-RB.
‘’Harapan kami (dari pertemuan bersama BKPSDM, Red), tahun ini Pemkab Tuban mengusulan formasi PPPK sebanyak mungkin,’’ ujarnya, sehingga mereka yang sudah memenuhi PG memiliki kesempatan untuk langsung diangkat tanpa tes.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Tuban Fien Roekmini Koesnawangsih mengatakan, terkait tuntutan para guru yang meminta agar diloloskan menjadi PPPK tanpa tes tersebut, menurutnya tidak bisa dilakukan serta-merta.
Disampaikan dia, setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah daerah harus ada dasar hukumnya.
Sementara sampai saat ini belum ada regulasi yang mengatur ihwal permintaan para guru hasil seleksi PPPK 2023 yang lolos passing grade tersebut.
‘’Regulasi itu menjadi dasar kami untuk menentukan kebijakan. Jadi kami tidak bisa semerta-merta (mengangkat PPPK tanpa tes, meski sudah memenuhi PG, Red),’’ ujarnya.
Selain regulasi, lanjut Fien, yang menjadi pertimbangan lain bagi pemkab adalah masalah anggaran.
Mengingat pemerintah pusat juga sudah memberikan rambu-rambu terkait efisensi anggaran belanja pegawai.
‘’Pemerintah memberikan batasan anggaran pegawai itu maksimal 30 persen dari APBD. Dan itu harus kami kami taati,’’ bebernya.
Ketua DPRD Tuban M. Miyadi dalam pertemuan mengaku akan mengawal apa yang menjadi aspirasi para guru.
Hanya saja, pihaknya juga harus menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
‘’Nanti Komisi IV DPRD akan mendatangi Kemenpan-RB untuk memastikan kembali terkait teknis rekrutmen PPPK tahun ini,’’ tandasnya. (fud/tok)
Editor : Amin Fauzie