RADARTUBAN - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Tuban mengingatkan bahwa masa tenang adalah masa krusial bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan.
Jamak menjadi konsumsi publik, pelanggaran pemilu berupa money politics biasanya terjadi saat masa tenang.
Karena itu, masa tenang bukan waktu santai-santai bagi Bawaslu.
‘’Sebaliknya, di masa tenang inilah Bawaslu harus meningkatkan pengawasan. Tidak boleh tenang-tenang. Khususnya terhadap potensi kecurangan money politics,’’ kata Ketua JPPR Tuban Wawan Purwadi, Minggu (11/2).
Disampaikan Wawan, setiap peserta pemilu tidak diperkenankan kampanye selama masa tenang.
Namun, pada momen masa tenang inilah, peserta pemilu biasanya malah aktif kampanye secara senyap.
Bahkan, banyak yang menyebut bahwa masa tenang adalah masa kampanye yang sesungguhnya—momen untuk melakukan “serangan fajar” atau gerakan politik uang jelang coblosan.
‘’Karena itu, kami ingatkan kepada Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan,’’ tegasnya.
Lebih lanjut, Wawan menyampaikan, akan sangat disayangkan jika Bawaslu yang memiliki peran dan fungsi dalam melakukan pengawasan pemilu malah tidak bisa berbuat banyak. Apalagi sampai membiarkan begitu saja.
‘’Bawaslu dibentuk untuk melakukan pengawasan pemilu dan menindak tegas peserta pemilu yang melakukan pelanggaran,’’ ujarnya.
Dia menambahkan, integritas Bawaslu akan dibuktikan dalam tiga hari tersisa sebelum hari H coblosan: Apakah pelanggaran politik uang ini hanya akan dianggap mitos yang berulang-ulang saban pemilu, atau benar-benar dilakukan pengawasan dan penindakan secara tegas.
‘’Kita tunggu saja kerja pengawasan temen-temen Bawaslu dan jajarannya,’’ tutupnya. (fud/tok)
Editor : Amin Fauzie