RADAR TUBAN – Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban dalam beberapa tahun terakhir ini konsisten mengalami penurunan.
Berdasar data Badan Pusat Statisik (BPS), angka kemiskinan di Tuban pada 2021 mencapai 16,31 persen, kemudian turun menjadi 15,02 persen pada 2022, lalu turun lagi menjadi 14,91 persen atau sekitar 177 ribu jiwa pada 2023.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) Tuban Sugeng Purnomo mengatakan, penurunan angka kemiskinan secara konsisten itu menunjukkan bahwa program penanganan kemiskinan yang dicanangkan Pemkab Tuban cukup berhasil.
‘’Secara persentase, jumlah warga miksin di Tuban konsisten menurun,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban (7/3).
Hanya saja, terang Sugeng, pemerintah pusat memiliki sejumlah program penanganan kemiskinan seperti bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), dan sejumlah program-program lain, yang jumlahnya lebih banyak dibanding data hasil survei BPS.
‘’Bantuan sosial yang diberikan pemerintah itu tidak hanya untuk warga yang ekonominya di bawah garis kemiskinan (berdasar survei BPS, Red), tapi berdasarkan program pemerintah berdasar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS),’’ ujar Sugeng.
Selain berdasar program penanganan kemiskinan, data penerima bantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), juga menyesuaikan
kuota dari pemerintah pusat.
Sedangkan peran pemkab hanya menyalurkan sekaligus menyelaraskan dengan program pemerintah daerah. Misalnya, warga miskin yang tidak masuk dalam DTKS atau tidak
mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat, padahal yang bersangkutan masuk
kategori miskin.
‘’Yang tidak masuk dalam DTKS tersebut dikaver oleh pemerintah daerah,’’ jelas Sugeng. (tok)
Editor : Muhammad Azlan Syah