RADARTUBAN – Hingga pekan lalu, berkas pencairan alokasi dana desa (ADD) yang masuk ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban baru 86 desa dari 311 desa se-Kabupaten Tuban.
Artinya, selain kades dan perangkat di 86 desa tersebut, mereka hampir pasti tidak menerima penghasilan tetap (siltap) atau gaji saat Lebaran nanti.
Sebab, siltap yang menjadi hak kades dan perangkat include di dalam ADD. Ketika ADD tidak cair, maka gaji pun tak cair.
‘’Bagi yang pengajuannya (pencairan ADD-nya, Red) terlambat, kami pastikan tidak bisa cair sebelum Lebaran,’’ kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos P3APMD) Tuban Sugeng Purnomo.
Disampaikan Sugeng, masa aktif kerja menjelang Lebaran kurang lebih tinggal sepekan. Itulah yang menjadi alasan institusinya bahwa sangat tidak mungkin menuntaskan pencairan ADD sebelum Lebaran.
Terlebih, bagi desa-desa yang belum mengajukan berkas. Menurutnya, yang sudah mengajukan pencairan saja masih memungkinkan revisi, apalagi yang belum.
‘’Sementara Lebaran tinggal sebentar lagi,’’ katanya.
Menyikapi hal tersebut, Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Tuban berencana mengajukan masalah ini ke DPRD Tuban. Bahkan sudah dijadwalkan untuk hearing.
‘’Tujuan (hearing, Red) untuk mencari jalan keluar atas kondisi ini, karena setiap tahun selalu berulang,’’ kata Divisi Hukum Papdesi Tuban Hari Winarko.
Heri berharap, dengan hearing nanti bisa menemukan solusi, sehingga persoalan klasik ini tidak selalu terulang.
‘’Harapan kami, sebelum Lebaran tetap bisa cair semua,’’ tandasnya. (fud/tok)
Editor : Amin Fauzie