RADARTUBAN – Rencana pemerintah mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih menyisakan persoalan cukup pelik.
Saat ini, sebanyak 1.068 honorer tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mengacu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), salah satu syarat untuk pengangkatan PPPK adalah honorer yang sudah masuk ke dalam database BKN.
Sedangkan, ribuan honorer di bawah naungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2 KB) Tuban itu hanya terdaftar dalam data SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan).
Anggota Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes Nasional (FKHN) Tuban Zainul Anwar mengatakan, pembaruan data honorer untuk seleksi PPPK 2024 harus menjadi pusat perhatian.
Terutama berkaitan dengan honorer nakes dan non nakes.
’’Ujian tahun ini sangat penting bagi nasib kami,” tegas Zainul.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban, Fien Roekmini Koesnawangsih mengimbau para honorer tidak perlu khawatir.
Dia mencontohkan, ada salah satu honorer di Tuban yang tidak terdaftar dalam database BKN, tapi tetap bisa lolos seleksi tahun kemarin.
’’Dan Insya Allah akan diberi surat keputusan (SK) pada bulan ini,” ujar Fien.
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Tuban Luluk Khamim Muzizat menegaskan, pemkab harus mengusahakan kolaborasi antara Dinkes P2KB dan BKPSDM untuk menyinkronkan database BKN dengan SISDMK.
’’Karena ini yang akan mempermudah proses administrasi teman-teman honorer dalam seleksi PPPK tahun ini,” pesan Khamim. (han/yud)
Editor : Amin Fauzie