RADARTUBAN – Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) yang diagendakan digelar akhir tahun ini bakal mengangkat 155 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bidang kesehatan.
Ratusan kursi tersebut diperkirakan bakal diperebutkan ribuan tenaga kesehatan yang saat ini masih berstatus honorer.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Tuban Fien Roekmini menjelaskan, belanja pegawai tahun 2023 sudah mencapai 37 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Yang berarti anggaran itu sudah melampaui batas maksimum, 30 persen APBD sesuai dengan ketetapan. Sehingga 826 formasi tersebut sesuai dengan porsi anggaran.
’’Dari jumlah itu terdapat 155 kuota untuk tenaga kesehatan,” ungkapnya.
Disisi lain, salah satu honorer yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, total tenaga non-ASN di 33 puskesmas dan 2 rumah sakit umum daerah (RSUD) sebanyak 557 orang.
Rinciannya, 251 nakes dan 306 non nakes. Data itu merupakan data campuran yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ketidaksamaan data antara SISDMK dengan BKN, memunculkan kebingungan dari para peserta.
Sebab, ada beberapa nama yang masuk di SISDMK dan BKN. Sebagian lainnya, hanya tercantum pada salah satunya.
Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian, dan Alat Kesehatan, serta Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Tuban Rukmini memiliki data yang berbeda.
Dia mengatakan, per 21 Mei 2024, tercatat ada 850 nakes honorer di Tuban. Rinciannya, 123 honorer K2 dan 24 tenaga honorer non-ASN yang digaji melalui APBD.
Selain itu, sebanyak 703 honorer badan layanan umum daerah (BLUD) yang digaji oleh puskesmas dan rumah sakit.
Meski demikian, dari 850 nakes honorer itu, sebanyak 554 nakes sudah mendapatkan surat keputusan (SK) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada bulan ini.
’’Sehingga sisanya tinggal 296 honorer, ini yang menjadi tanggung jawab Dinkes,” jelas ASN yang akrab disapa Rukmini.
Lebih lanjut, ASN asal Kelurahan Karangsari ini menambahkan, terakhir Dinkes mengajukan 163 kursi untuk PPPK tahun ini, tapi masih diverifikasi terlebih dahulu.
Alurnya, Dinkes menampung usulan kebutuhan dari puskesmas dan rumah sakit pemerintahan yang ada di Tuban.
Kemudian, Dinkes juga memastikan jumlah honorer yang ada di fasilitas kesehatan masing-masing.
Setelah data terkumpul, Dinkes mengajukan ke BKPSDM. Namun, formasi yang diajukan ke BKN akan menyesuaikan dengan belanja pegawai daerah Tuban.
’’Mudah-mudahan tidak berkurang jumlah yang kami usulkan,” ujar Rukmini dengan penuh harapan.(han/yud)
Editor : Muhammad Azlan Syah