Tenaga Sukwan 'Ilegal'

Annisa Dwi Kusuma Hany • Dipublikasikan Kamis, 4 Juli 2024 | 16:00 WIB
Photo
Photo

 

TERPISAH, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Pen­duduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Esti Su­rahmi menegaskan bawah pegawai resmi di lingkup Pemkab Tuban hanya ada dua.

Yakni, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Artinya, secara resmi tidak ada istilah pegawai sukwan.


’’Tapi sejak zaman dulu sudah jadi kebiasaan (calon sukwan, Red) untuk cari pengalaman.

(Bia­sanya mereka berkata, Red) wes talah mengabdi (ya udahlah mengabdi dulu), sok ben-ben di­angkat (lama-lama juga diang­kat—jadi pegawai),’’ ujar Esti—sapaan akrabnya—menirukan kebiasaan mereka saat bekerja menjadi tenaga sukwan.


Sebenarnya, tegas Esti, Badan Kepegawaian dan Pengem­bangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) pun sudah mela­rang setiap organisasi perangkat daerah (OPD) merekrut tenaga sukwan.

Ketika dinkes, pus­kesmas, rumah sakit, ataupun fasilitas kesehatan (faskes) membutuhkan tenaga tam­bahan, tetap melalui mekanis­me yang ditentukan peme­rintah, yakni proses seleksi.

’’Kami dulu pernah merekrut non ASN, meliputi dokter gigi, apoteker dengan bayaran Rp 4 juta, lalu perawat dengan gaji Rp 2 juta.

Tapi semua itu ada peraturan bupatinya (perbup),” ujar Esti, yang tidak seperti fenomena sukwan—yang alasannya cuma mencari pengalaman, tapi lama-lama minta diangkat menjadi pegawai resmi.


Lebih lanjut, pejabat berlatar belakang apoteker itu men­jelaskan, rekrutmen resmi di luar ASN adalah tenaga honorer yang memiliki surat keputusan (SK) resmi dari pemerintah kabupaten dan dengan kontrak kerja dan perjanjian yang jelas.

Umumnya, terang dia, gaji tenaga honorer itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Na­mun, ada juga yang digaji oleh puskesmas dan rumah sakit melalui badan layanan umum daerah (BLUD).


’’Saya tekankan kepada pelak­sananya (masing-ma­sing ins­tansi, Red) atau suk­wan sendiri, risiko (larangan merekrut te­na­­ga sukwan) menjadi tang­gung jawab yang bersangkutan,’’ tegas mantan Staf Ahli Bupati Bidang Mana­jemen SDM itu. (han/tok)

Editor : Adib Turmudzi
Sumber : Radar Tuban
Tuban RSUD Koesma Tuban sukwan kesehatan rsud nakes