TERPISAH, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Tuban Esti Surahmi menegaskan bawah pegawai resmi di lingkup Pemkab Tuban hanya ada dua.
Yakni, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Artinya, secara resmi tidak ada istilah pegawai sukwan.
’’Tapi sejak zaman dulu sudah jadi kebiasaan (calon sukwan, Red) untuk cari pengalaman.
(Biasanya mereka berkata, Red) wes talah mengabdi (ya udahlah mengabdi dulu), sok ben-ben diangkat (lama-lama juga diangkat—jadi pegawai),’’ ujar Esti—sapaan akrabnya—menirukan kebiasaan mereka saat bekerja menjadi tenaga sukwan.
Sebenarnya, tegas Esti, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) pun sudah melarang setiap organisasi perangkat daerah (OPD) merekrut tenaga sukwan.
Ketika dinkes, puskesmas, rumah sakit, ataupun fasilitas kesehatan (faskes) membutuhkan tenaga tambahan, tetap melalui mekanisme yang ditentukan pemerintah, yakni proses seleksi.
’’Kami dulu pernah merekrut non ASN, meliputi dokter gigi, apoteker dengan bayaran Rp 4 juta, lalu perawat dengan gaji Rp 2 juta.
Tapi semua itu ada peraturan bupatinya (perbup),” ujar Esti, yang tidak seperti fenomena sukwan—yang alasannya cuma mencari pengalaman, tapi lama-lama minta diangkat menjadi pegawai resmi.
Lebih lanjut, pejabat berlatar belakang apoteker itu menjelaskan, rekrutmen resmi di luar ASN adalah tenaga honorer yang memiliki surat keputusan (SK) resmi dari pemerintah kabupaten dan dengan kontrak kerja dan perjanjian yang jelas.
Umumnya, terang dia, gaji tenaga honorer itu berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Namun, ada juga yang digaji oleh puskesmas dan rumah sakit melalui badan layanan umum daerah (BLUD).
’’Saya tekankan kepada pelaksananya (masing-masing instansi, Red) atau sukwan sendiri, risiko (larangan merekrut tenaga sukwan) menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,’’ tegas mantan Staf Ahli Bupati Bidang Manajemen SDM itu. (han/tok)
Sumber : Radar Tuban