Komisi IV DPRD Tuban Bakal Usulkan Perda Perlindungan Bayi

M. Mahfudz Muntaha • Dipublikasikan Kamis, 11 Juli 2024 | 16:00 WIB
Ilustrasi Bayi
Ilustrasi Bayi

TERULANGNYA kasus pe­ne­lantaran bayi di Tuban men­­dapat atensi dari Komisi IV DPRD.

‘’Saya sebagai Ke­tua Komisi IV DPRD Tuban dan juga seorang ibu, sangat pri­hatin dengan kondisi ini (kasus penelantaran bayi terus ter­ulang, Red),’’ kata Tri Astuti kepada Jawa Pos Radar Tuban Rabu (10/7).

Menurut Tutik—sapaan akrab Tri Astuti, kasus pe­ne­lantara bayi di Tuban ini tidak bisa di­anggap sepele. ‘’Ini fe­nomena yang patut menjadi atensi ber­sama,’’ tegasnya.

Terlebih, lanjut dia, penelan­taran bayi ini di­duga karena orang tua si bayi tidak mampu merawat.

Artinya, mereka da­lam kon­disi miskin. Se­hingga, ini harus menjadi perhatian bersama.

Seperti pada kasus sebe­lumnya—yang diberitakan Ja­wa Pos Radar Tuban.

Se­orang ibu yang menjalani per­salinan di RSUD Koesma Tuban rela anaknya diadopsi orang lain karena merasa ti­dak sanggung untuk me­rawat.

Jangankan untuk menghidupi si buah hati, untuk membayar biaya per­sa­linan pun tidak mampu, sehingga harus di­min­takan bantuan ke peme­rintah pro­vinsi untuk melunasi biaya caesar di RSUD.

Ditegaskan Tutik, apa pun alasannya, penelantaran ba­yi ini merupakan tindakan berseberangan dengan nor­ma dan melanggar hukum.

Untuk itu, tegas dia, ke de­pan, pihaknya bersama Ko­misi IV dan Fraksi Gerindra akan me­ngusulkan adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi.

Sebab, tindakan yang me­nim­bulkan gangguan ter­ha­dap hak anak ini dapat di­jerat dengan aturan hukum yang berlaku.

‘’Sementara per­da untuk melakukan pen­cega­han,’’ bebernya. (fud/tok)

Editor : Muhammad Azlan Syah
Tuban penelantaran bayi ATENSI DPRD Tuban perda komisi iv kasus