Perekonomian di Kabupaten Tuban terus tumbuh. Berdasar rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban, ekonomi di Bumi Ronggolawe selama 2023 lalu mengalami pertumbuhan 4,36 persen.
----
DIBANDING dua kabupetan tetangga, yakni Lamongan dan Bojonegoro, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban masih yang tertinggi.
Di tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi di Lamongan masih di bawah Tuban, yakni 4,28 persen. Sedangkan Bojonegoro hanya 2,47 persen.
Kepala BPS Tuban Andhie Surya Mustari menjelaskan, indikator pertumbuhan ekonomi adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Jika PDRB mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, maka secara otomatis ekonomi juga tumbuh.
Dan sebeliknya, penurunan ekonomi berbanding lurus dengan penurunan PDRB. ‘’Untuk Tuban, pada 2023 kembali tumbuh 4,36 persen dibanding (PDRB) tahun sebelumnya,’’ terang Andi—sapaannya.
Dipaparkan Andi, PDRB Tuban pada 2023 tercatat sebesar Rp 81,860 triliun. Mengalami kenaikan 4,36 persen dari 2022 sebesar Rp 75,187 triliun.
Hanya saja, terang Andi, jika dibanding pertumbuhan dari 2021 ke 2022, pertumbuhan ekonomi pada 2023 sedikit melambat.
Pada 2022, PDRB tumbuh 8,88 persen dari 2021 Rp 65,911 triliun. Namun, hal itu cukup wajar karena terjadi setelah pandemi Covid-19. Dari yang sebelumnya sempat merosot tajam. Yang jelas, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tuban dalam beberapa tahun terakhir ini trennya terus naik.
Andi menjelaskan, membaca pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilihat dari pertumbuhan sekarang dibanding tahun sebelumnya.
Misalnya, pada 2023 tercatat pertumbuhan 4,36 persen, sedangkan 2022 sebesar 8,88 persen. ‘’Membacanya bukan turun, tapi sedikit melambat.
Karena pada 2022 tumbuh 8,88 persen, sementara 2023 hanya tumbuh 4,36 persen. Tapi tetap tumbuh dari PDRB tahun sebelumnya. Hanya saja tidak sebesar 2022,’’ jelas dia.
Lebih lanjut, Andi memaparkan, untuk menentukan PDRB tersebut, BPS melakukan survei ke 17 sektor lapangan usaha.
Meliputi, pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdangangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan.
Kemudian, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan terakhir jasa lainnya.
‘’Untuk UMKM memang tidak disurvei secara spesifik, tapi sudah masuk di hampir semua sektor yang disurvei,’’ terang Andi. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama