Sabar, Penerapan UU KIA Menunggu Permenaker

Hardiyati Budi Anggraeni • Dipublikasikan Jumat, 9 Agustus 2024 | 02:10 WIB
Ilustrasi Undang-undang
Ilustrasi Undang-undang

RADARTUBAN - Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ke­sejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Per­tama Kehidupan menjadi angin segar bagi ibu pekerja.

Sebab, UU ini lebih menjamin hak-hak ibu pe­kerja setelah me­lahirkan. Salah satunya, men­dapat cuti khusus se­lama enam bulan.

Di Tuban, aturan ini telah banyak di­nantikan oleh para ibu pekerja. Sebab, cuti melahir­kan yang dapat selama ini di­anggap belum cukup untuk memantau tumbuh kem­bang anak pasca melahirkan.

Namun, karena belum ada Per­aturan Pemerintah (PP) atau Per­aturan Menteri Ketenaga­ker­jaan (Permenaker) yang me­ngatur ten­tang mekanisme UU tersebut, sehingga belum dapat diterapkan.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Suwito me­ngatakan, saat ini UU yang juga mengatur hak-hak suami setelah istri melahirkan itu belum bisa dilaksanakan.

Sebab, masih harus menunggu disahkannya PP atau­pun Permenaker.

‘’Belum bisa kami terapkan karena me­mang belum ada aturan turu­nan­nya dari UU tersebut,” kata­nya.

Dikatakan dia, peraturan yang dimaksud itu nanti akan dijadikan acuan dalam mengimplementasi­kan UU. ‘’Sampai saat ini juga be­lum ada sosialisasinya,” ujar­nya.

Lebih lanjut, pejabat asal Rengel itu menyampaikan, jika Per­menaker diterbitkan dan telah disahkan. Maka, pihaknya akan menindaklanjuti aturan tersebut untuk diterapkan di Tuban.

‘’Se­telah disahkan, akan kita tindak lanjuti seperti apa nan­tinya,” pungkasnya. (gi/tok)

Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
Seribu Hari Pertama Kehidupan Permenaker 17 Terbit kia Suwito