DBH Migas Diproyeksikan Mencapai Rp 436 M, Naik Rp 13 M dari Tahun Ini

 

RADARTUBAN – Tahun depan, Pemkab Tuban kembali bisa bernafas lega.

Itu penda­patan dana bagi hasil minyak dan gas (DBH Migas) yang diproyeksikan kembali naik dari dua tahun ini yang me­ngalami penurunan.

Berdasar alokasi transfer ke daerah pada tahun ang­garan 2025 nanti, besaran pendapatan dari sektor sumber daya alam (SDA) itu mencapai sekitar Rp 436 miliar.

Angka itu naik sekitar Rp 13 miliar dari tahun ini yang hanya Rp 423 miliar.

Meski demikian, kenaikan DBH Mi­gas yang diterima Pemkab Tuban pada tahun anggaran 2025 nanti masih lebih kecil dibanding 2023 lalu.

Saat itu, Kota Batik Gedog menerima DBH Migas sebesar Rp 533 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tuban Agung Tri Wibowo menga­takan, meski kenaikan tidak sebesar ketika awal men­dapatkan DBH Migas, yakni pada 2023.

Namun, naiknya dana transfer dari pusat ini patut disyukuri.

‘’Dengan adanya kenai­kannya ini, pendanaan yang bersumber dari DBH Migas bisa di­tambah,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.

Disampaikan Agung, terkait naiknya proyeksi peningkatan DBH Migas ini berdasarkan hitungan dari pemerintah pusat—bahwa tahun depan penda­patan dari sektor SDA mulai membaik.

Produksi migas juga diprediksi meningkat.

‘’Itulah yang membuat bagi hasil meningkat,’’ katanya.

Lebih lanjut, Agung me­nyam­paikan, kendati ada kenaikan, namun pihaknya masih was-was. Sebab, dana dari hasil SDA itu pencai­rannya di tahun berjalan.

Artinya, akan dicairkan dalam beberapa tahap.

Dikha­watirkan, nominalnya ber­kurang dari alokasi yang awal.
Kekhawatiran yang disam­paikan Agung tersebut cu­kup beralasan.

Sebab, sering kali dana transfer yang diterima dari pusat tidak sesuai dengan proyeksi awal.

‘’Kalau sampai nanti nomi­nalnya berkurang dari alo­kasi awal, tentu kami yang akan nambeli di APBD,’’ katanya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengem­bangan (Bappeda Litbang) Tuban itu menam­bahkan, dana DBH Migas ini nantinya banyak digu­nakan untuk mendanai ber­bagai program peme­rintah dari sektor pen­didikan, kesehatan dan juga in­frastruktur. (fud/tok) 

Editor : Yudha Satria Aditama