RADARTUBAN – Minimnya kontribusi dana corporate social responsibility (CSR) dari Pertamina untuk penanganan kekeringan mendapat atensi dari DPRD Tuban. Khususnya di wilayah Tuban selatan yang merupakan ladang eksplorasi minyak.
Sorotan atas minimnya kepedulian Pertamina dalam turut serta menangani kekeringan, itu disampaikan saat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, kemarin (28/10). Salah satunya dari Fraksi Demokrat Amanat Pembangunan (FDAP).
Dalam pandangannya, FDAP menyampaikan bahwa kekayaan alam di wilayah Tuban selatan, seperti di Kecamatan Senori dan Parengan tidak sebanding dengan dampak kekeringan yang dialami masyarakat setempat. Terlebih saat musim kemarau seperti sekarang ini.
‘’Ini sesuatu yang penting, saya sempat tidak bisa tidur memikirkan masalah kemarau di Kecamatan Senori dan Parengan. Di sana ada Pertamina yang mengeruk minyak, tapi tidak ada kontribusi dalam menyelesaikan persoalan air, ini kan lucu,’’ ujar Ketua FDAP Imam Sutiyono saat menyampaikan pandangan umumnya.
Semestinya, tegas Imam, ketika Pertamina bisa mencari minyak untuk kepentingan mereka, maka sudah sewajarnya memberikan dampak positif kepada masyarakat.
Minimal ada upaya untuk membantu warga dalam mencari sumber mata air.
‘’Dan itu bisa menggunakan dana CSR perusahaan,’’ tegasnya.
Untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat atas kondisi yang terus berlarut tersebut, Imam meminta kepada Pemkab Tuban untuk memfasilitasi pertemuan dengan perusahaan dimaksud.
‘’Kami ingin menyelesaikan masalah ini. Untuk itu, kami berharap ada pertemuan dengan pihak Pertamina,’’ ujarnya.
Isu yang sama juga disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Muhammad Zaki Sulton.
Namun, dia tidak menyoroti Pertamina. Melainkan kekeringan yang terjadi di sejumlah desa.
Politisi muda dari daerah pemilihan (dapil) 1 itu mendorong Pemkab Tuban untuk mencarikan solusi permanen atas dampak kekeringan di sejumlah desa. Sehingga, ketika memasuki musim kemarau, warga tidak lagi resah.
‘’Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan pengeboran sumber air,’’ katanya.
Menanggapi pandangan fraksi, usai rapat paripurna, Pjs Bupati Tuban Agung Subagyo menegaskan bahwa masalah kekeringan selalu menjadi fokus Pemkab Tuban.
Termasuk dalam rancangan APBD 2025.
Alokasi penanganan kekeringan sudah dianggarkan sesuai kemampuan pemerintah daerah.
‘’Dari pandangan teman-teman fraksi soal kekeringan telah kami petakan untuk penanganannya dengan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek,’’ ujarnya.
Agung mencontohkan, ketika satu desa mengalami kekeringan kritis, maka penanganannya adalah program jangka pendek berupa distribusi air bersih.
Kemudian jangka menengah berupa pengeboran sumber mata air di wilayah terdekat yang memiliki lokasi sumber air. Sedangkan jangka panjang berupa pipanisasi air bersih. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama