RADARTUBAN – Mewabahnya kembali penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak sepertinya tidak masuk prediksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Tuban.
Itu tampak dari tidak adanya alokasi anggaran untuk menangani penyakit menular pada hewan berkuku genap tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban Budi Wiyana membenarkan bahwa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 tidak ada alokasi anggaran untuk penanganan PMK.
Pasalnya, pemerintah daerah menganggap bahwa kasus PMK ini sudah selesai. ‘’Karena tidak mengira PMK kembali mewabah, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan anggaran,’’ katanya.
Lantas, bagaimana jika nanti dibutuhkan vaksinasi PMK? Untuk sementara ini, terang sekda, vaksinasi pada hewan ternak, baik sapi maupun kambing dilakukan secara mandiri. Sebab, jika menunggu anggaran penanganan PMK dari pemerintah, maka harus melakukan penyusunan lagi.
‘’Dan itu (pengalokasian anggaran, Red) paling capat di perubahan APBD nanti,’’ ujarnya.
Disinggung soal refocusing anggaran, Budi—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa pergeseran anggaran tidak bisa dilakukan tanpa ada petunjuk atau regulasi dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.
Sedangkan sampai saat ini tidak ada kebijakan apa pun ihwal mewabahnya PMK. ‘’Kalau pemerintah menyampaikan bahwa pemkab harus melakukan pergeseran anggaran, itu kami baru bisa,’’ bebernya.
Walakin, pemkab akan tetap melakukan langkah-langkah pencegahan agar PMK tidak mewabah di Kabupaten Tuban.
Pekan ini, misalnya, dinas terkait sudah diinstruksikan untuk melakukan pemetaan wilayah agar penyebaran PMK bisa dicegah. Juga memantau aktivitas keluar-masuknya sapi dari pasar hewan.
‘’Rencananya, Selasa (14/1) akan dilakukan rapat koordinasi oleh dinas terkait dengan lembaga lain seperti TNI dan Polri,’’ terang mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban itu.
Terpisah, Kepala DKP2P Tuban Eko Julianto mengamini bahwa sampai belum ada program vaksinasi dari pemerintah.
‘’Saat ini vaksin memang belum tersedia, tapi pihaknya memastikan stok obat-obatan masih cukup.
Jadi, untuk melakukan pengendalian PMK sementara ini dengan pengobatan hewan yang sakit dan pengawasan pasar hewan,’’ katanya.
Selain itu, juga mulai dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan disinfektan di sejumlah pasar hewan. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama