Diduga Pungli, Tiga Kades Diperiksa Polisi

M. Mahfudz Muntaha • Dipublikasikan Rabu, 15 Januari 2025 | 13:45 WIB
Photo
Photo

 

RADARTUBAN - Sejak diluncurkan pada 2017 lalu, program Pendaftaran Tanah Siste­matis Lengkap (PTSL) sea­kan tidak pernah luput dari dugaan pungli (pungutan liar) yang dilakukan oleh perangkat desa.

Termasuk di Tuban. Baru-baru ini, tindakan menarik biaya pengurusan PTSL di luar biaya resmi yang ditetapkan pe­merintah kembali men­cuat ke permukaan.


Diam-diam, tiga kepala desa (kades) telah dipanggil Polres Tuban menyusul aduan masyarakat terkait dugaan pungli PTSL.

Tiga kades itu, yakni Kades Menyunyur, Kecamatan Grabagan; Kades Sam­bongrejo, Kecamatan Seman­ding; dan Kades Margo­mulyo, Kecamatan Kerek.

 


Kasat Reskrim Polres Tu­ban AKP Dimas Robin Alexan­der melalui Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Iptu Dhany Rakasi­wi membenarkan bahwa ketiga kades tersebut telah dipanggil dan menjalani pemeriksaan.

Bahkan, bebe­rapa perangkat dari tiga desa tersebut juga turut diperiksa.


Selain melakukan pemerik­saan terhadap kades dan perangkat, tim penyidik juga meminta dokumen pertang­gungjawaban keuangan desa sebagai bahan peme­riksaan tambahan.

Hanya saja, hingga saat ini belum ada perkemba­ngan lebih lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut. Dhany hanya menyebut adanya dugaan pungli pengurusan PTSL.


‘’(Berdasar pengaduan masyarakat, Red) dugaan pungli program PTSL ini bervariasi.

Mulai Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per satu bidang tanah milik warga,’’ tandasnya.


Sebagaimana diketahui, PTSL merupakan program kerja sama antara Kemen­terian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) de­ngan pemerintah desa (pemdes).

Semua biaya mulai dari sosialisasi, pengukuran, hingga pe­nerbitan sertifikat tanah telah ditanggung oleh APBN alias gratis.


Kendati demikian, masya­rakat masih tetap dibe­bankan untuk pembayaran pema­sangan patok, fotokopi, ma­terai, pembuatan surat pernyataan dari desa dan sebagainya.


Adapun batasan biaya yang boleh dipungut oleh pemdes termaktub dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Men­teri Desa Pembangunan Dae­rah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Paling rendah—seperti di Jawa sekitar Rp 150 ribu dan paling tinggi sebesar Rp 450 ribu berlaku di wilayah Papua.


Biaya tersebut diperuntu­kan tiga jenis kegiatan, me­li­puti kegiatan pe­nyiapan dokumen, penga­daan patok dan materai, serta operasio­nal petugas desa/kelurahan.
Di Tuban, tarif biaya tamba­han itu disepakati senilai Rp 400 ribu.

Sebagaimana pernah disampaikan Kepala BPN Tuban Yan Septedyas dalam sosialisasi program PTSL di Hotel Mustika pada 9 Agustus 2024 lalu.

‘’Sejak pimpinan BPN sebelumnya, dan dari DPR RI juga sudah menyepakati biaya opera­sional sebesar Rp 400 ribu. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan BPN, melainkan untuk keperluan operasional masya­rakat,’’ katanya waktu itu.


Namun, sejumlah warga mengaku dimintai biaya tambahan oleh sejumlah oknum perangkat desa jauh di atas tarif normal pada umumnya tersebut.

Seperti yang dialami salah satu warga asal Desa Margomulyo, Keca­ma­tan Kerek.

Dia mengaku ditarik biaya hingga Rp 700 ribu, bahkan ada yang sampai Rp 1 juta. ‘’Tapi saat kami minta kuitansi tidak dikasih.

Sehingga banyak warga yang curiga, lalu melaporkan dugaan pungli ini,’’ ujar warga yang enggan dise­butkan namanya lantaran takut berurusan dengan kades dan perangkat desa tersebut.


Semula, lanjut dia, tidak ada rencana untuk menga­dukan persoalan ini ke polres.

Namun, setelah sur­vei ke beberapa desa lain, ternyata persoalan yang sama juga terjadi. Hingga akhirnya bersepakat mela­porkan kasus ini ke Polres Tuban.

‘’Kami awal­nya takut karena tidak ada bukti kuat untuk melapor, karena memang tidak ada kuitansi dari desa. Tapi karena ada teman dari desa lain yang melapor, akhirnya kami ikut melapor,’’ tandasnya. (an/tok)

Editor : Yudha Satria Aditama
Sumber : Radar Tuban
pungli kriminal hukum kades