RADARTUBAN- Beban yang ditanggung masyarakat untuk membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun depan kian berat.
Begitu juga beban finansial yang harus ditanggung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan fakir miskin melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Beratnya beban tersebut seiring rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyesuaikan atau menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan.
Berapa capaian peserta jaminan kesehatan di Tuban? Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bojonegoro Sisri Sembodo mengatakan, Tuban termasuk salah satu dari 13 kabupaten/kota di Jatim yang belum Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan seluruh penduduk yang telah menjadi peserta JKN.
Dia menerangkan, capaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Bumi Ronggolawe baru sekitar 88,5 persen. Dari jumlah tersebut, terang Sisri, peserta yang aktif tercatat sekitar 65 persen.
‘’Masih sekitar 35 persen (sekitar 475 ribu) penduduk yang kepesertaannya nonaktif,’’ ujarnya pada acara Media Gathering di salah satu hotel di Tuban, Selasa (11/3).
Ikut mendamping Ndari Cahyaningsih (kepala bagian SDMUK), Era Ajar Siswadika (kepala bagian penjaminan mutu utilisasi), Wiwik Indrawati (kepala bagian mutu layanan), dan Farida Isnaini (kepala BPJS Kabupaten Tuban).
Sisri menerangkan, belum UHC-nya Tuban bukan karena rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakatnya.
Dia menyebut bupati Tuban sudah sangat peduli. Hanya saja, kemampuan anggaran pemerintah daerah belum mencukupi untuk meng-cover.
Sisri menyampaikan, pemberian layanan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat menjadi tanggung jawab bersama 30 kementerian dan lembaga.
BPJS Kesehatan, lanjut dia, berusaha menyadarkan masyarakat terkait pentingnya mengikuti program jaminan kesehatan.
Salah satu program yang getol digalakkan seluruh perangkatnya adalah sosialisasi ke seluruh desa di Tuban. Program lain adalah memberikan layanan online hingga advokasi.
‘’Kami berharap layanan kesehatan bisa diakses seluruh masyarakat di Tuban,’’ tegas pria asal Madiun itu.
Seperti diberitakan, Kemenkes berencana menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan pada 2026
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan, meski rencana ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, pihaknya masih memerlukan waktu untuk melakukan perhitungan lebih lanjut mengenai rencana kenaikan tersebut bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"BPKS saya sudah menginformasikan kepada Bapak (Prabowo) bahwa berdasarkan perhitungan kami bersama Bu Menkeu (Sri Mulyani), untuk tahun 2025 seharusnya sudah aman. Namun, di tahun 2026 kemungkinan akan ada penyesuaian tarif," jelas Budi usai pertemuannya dengan Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).(gi)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni