RADARTUBAN – Hingga pertengahan Maret 2025, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Tuban telah mencapai Rp 362,93 miliar. Angka ini setara dengan 14,94 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,42 triliun.
Realisasi anggaran ini terbagi dalam dua komponen utama, yaitu belanja negara dan transfer ke daerah. Untuk belanja negara, pagu yang disediakan sebesar Rp 2,716 triliun, dengan realisasi hingga kini mencapai Rp 442,65 miliar atau sekitar 16,29 persen.
Baca Juga: Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Kawal Penggunaan Dana Desa
Belanja pemerintah pusat menjadi bagian dari komponen ini, yang terealisasi sebesar Rp 52,69 miliar atau sekitar 18,39 persen dari pagu yang tersedia.
Rinciannya antara lain belanja pegawai sebesar Rp22,78 miliar (12,24 persen), belanja barang sebesar Rp2,45 miliar (9,28 persen), dan belanja modal sebesar Rp 4,24 miliar (13,75 persen).
Sementara itu, komponen transfer ke daerah tercatat sebesar Rp389,96 miliar, atau 16 persen dari total pagu sebesar Rp2,43 triliun.
Dana Bagi Hasil baru terserap 10 persen dari pagu Rp 552,77 miliar, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) telah terserap 22,26 persen dari pagu Rp 1,097 triliun. Adapun Dana Non Fisik telah terealisasi sebesar 15,79 persen dari pagu Rp 407,58 miliar.
Namun demikian, hingga saat ini Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik belum terealisasi sama sekali.
Kepala KPPN Tuban, Martina Sri Mulyani, menjelaskan bahwa proses pencairan kedua jenis dana tersebut masih menunggu pemenuhan sejumlah persyaratan administratif.
“Memang masih belum terserap untuk Dana Desa dengan pagu Rp307,05 miliar dan DAK Fisik dengan pagu Rp 69,47 miliar. Pencairannya harus menunggu surat rekomendasi dari bupati dan kelengkapan lainnya,” ujar Martina, Rabu (19/3).
Dari sisi penerimaan negara, hingga Februari 2025 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp22,57 miliar, atau 5,65 persen dari target.
Penerimaan tersebut terdiri atas PPN sebesar Rp12,12 miliar, PPh sebesar Rp8,59 miliar, serta pajak lainnya sebesar Rp1,84 miliar. Untuk PBB, hingga saat ini belum ada realisasi.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp5,81 miliar. Kepala Kantor KPP Pratama Tuban, Hanis Purwanto, menyampaikan bahwa capaian pada triwulan pertama biasanya masih tergolong rendah karena merupakan awal tahun anggaran.
“Kalau untuk triwulan pertama memang angkanya masih kecil. Tapi setiap bulan kami lakukan evaluasi dan perencanaan program. Dengan kondisi ekonomi Tuban yang relatif baik, angka ini akan terus bertambah,” ujarnya.
Hanis juga mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelum batas waktu 31 Maret. Pelaporan setelah tanggal tersebut masih dapat dilakukan, namun akan dikenai sanksi administratif berupa denda.
Untuk meningkatkan kemudahan layanan, KPP Pratama Tuban juga aktif memberikan pelayanan di luar kantor, termasuk di kantor kelurahan, kecamatan, dan area publik lainnya. Ia pun mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan petugas pajak.
“Kalau ada yang meminta pembayaran atau transfer uang dulu, itu jelas penipuan. Kami tidak pernah menerima pembayaran dalam bentuk apapun. Semua pembayaran dilakukan langsung ke rekening negara,” tegasnya. (*)
Editor : Yudha Satria Aditama