Advertorial Boks Daerah Ekonomi Bisnis Entertainment Hukum & Kriminal Internasional Kesehatan Kolom Lifestyle Nasional Nduk Olahraga Opini Pendidikan Politik & Pemerintahan Teknologi Visual Report Wisata & Kuliner

Unjuk Rasa Menolak Pengesahan UU TNI di Kantor DPRD Tuban Nyaris Ricuh, Mahasiswa-Anggota Dewan Saling Adu Mulut

Andreyan (An) • Kamis, 27 Maret 2025 | 14:35 WIB
Photo
Photo

RADARTUBAN – Aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang (UU) TNI menjalar hingga daerah. Rabu (26/3), giliran ratusan mahasiswa Tuban yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus menggeruduk kantor DPRD Tuban.

Massa aksi yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ronggolawe (Unirow) Tuban menyuarakan penolakan keras terhadap UU TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret lalu.

Ketua Umum Pengurus Cabang PMII Tuban Ahmad Wafa Amrillah mengungkapkan, pengesahan perubahan UU TNI yang dilakukan atas dasar ambisi dan arogansi DPR RI dan Presiden justru akan menarik kembali TNI ke dalam peran sosial-politik bahkan ekonomi-bisnis.

‘’Seperti kembali ke masa kelam, yakni masa Orde Baru yang terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak senidi-sendi kehidupan demokrasi,’’ tegasnya.

Wafa menuturkan, pengesahan UU TNI justru akan mengancam independensi peradilan dan memperkuat kekebalan hukum anggota TNI.

‘’Jika hal ini dibiarkan akan berdampak serius pada suramnya masa depan demokrasi di negeri ini, serta berpotensi meningkatikan eskalasi pelanggaran HAM berat di masa depan,’’ beber dia.

Lebih lanjut dikatakan olehnya, perubahan UU TNI turut mencederai prinsip supremasi sipil dan konstitusi di negara ini, hak istimewa TNI yang dapat menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga strategis yang berhubungan langsung dengan pertanahan hingga politik tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengesahan UU TNI ini secara tidak langsung upaya panjang penguatan kembalinya dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) sebagai upaya mengembalikan tentara menjadi aktor politik dan bisnis pasca reformasi.

‘’Oleh karena itu, kami mendesak agar perubahan UU TNI segera dicabut,’’ tegasnya di depan awak media.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tuban Miyadi saat menemui para demonstran mengatakan, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.

Serta akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan yang disuarakan para pendemo.

‘’Semua tuntutan seluruhnya kami terima dan akan kami teruskan ke DPR RI,’’ tandasnya singkat.

Tidak puas dengan jawaban para anggota dewan, para demonstran sempat adu argumen dengan anggota DPRD. Beruntung situasi masih kondusif hingga akhir.

Aksi unjuk rasa ditutup dengan teatrikal mahasiswa menggunakan boneka pocong yang ditaburi bunga, sebelum akhirnya dibakar di tengah jalan. (an/tok)

 

 

 

 

Editor : Yudha Satria Aditama
#DPRD #Tuban #imm #Unirow #uu tni #demo #bem #unjuk rasa #gmni