RADARTUBAN – Tahun anggaran 2025 sudah memasuki triwulan kedua, tapi pencairan Banpol tak kunjung cair.
Alasannya, hingga saat ini audit kuangan bantuan partai politik (banpol) tahun anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak kunjung rampung.
Padahal, hasil audit BPK merupakan syarat utama pencairan banpol di tahun berjalan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Tuban Yudi Irwanto mengatakan, seluruh parpol penerima banpol sudah mengajukan laporan pertanggungjawaban (Lpj) penggunaan anggaran.
Namun, karena hasil audit dari BPK belum dipublikasi.
Sehingga pengajuan banpol 2025 belum bisa dilakukan.
‘’Nanti hasilnya (audit BPK, Red) menjadi persyaratan pengajuan pencairan banpol tahun 2025,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Yudi menjelaskan, jika dalam hasil audit ditemukan ketidakpatuhan dalam penggunaan anggaran, maka parpol harus memperbaiki ulang laporan pertanggungjawabannya.
‘’Apabila semua partai politik dinyatakan patuh dalam menggunakan bantuan, maka proses pencairan untuk tahun ini bisa lebih cepat dilakukan,’’ ujarnya.
Lantaran proses pencairannya dilakukan serentak, maka proses pencairan banpol 2025 tergantung hasil audit BPK.
Jika semua dinyatakan patuh, maka proses pencairannya bisa dilakukan lebih cepat. Sebaliknya, ada satu saja yang dinyatakan tidak patuh, maka harus menunggu semuanya klir.
Sekadar diketahui, tahun ini Pemkab Tuban mengalokasikan anggaran banpol sebesar Rp 3,4 miliar.
Dibagi berdasar perolehan suara masing-masing parpol yang lolos parlemen. Per suara dihargai Rp 5 ribu per suara.
Dari hasil perolehan suara Pileg 2024 lalu, Partai Golkar mendapatkan suara terbanyak, yakni 275.644 suara.
Dengan demikian, partai beringin bakal menerima banpol sebesar Rp 1,3 miliar. Berikutnya disusul Rp 760 juta dari suara 152.113 suara. Lalu, PDIP Rp 300 juta, dan Gerindra Rp 276 juta. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria AditamaSumber : Radar Tuban