RADARTUBAN – Untuk kesekian kalinya secara berturut-turut, Bupati Aditya Halindra Faridzky sukses mengantarkan Pemkab Tuban meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 itu diterima langsung oleh Mas Lindra—sapaan akrab bupati—di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis (17/4).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) itu diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin.
Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan ini merupakan kali kesepuluh yang diterima Pemkab Tuban secara berturut-turut.
Hal ini menunjukkan komitmen Pemkab Tuban dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi pemerintah, serta sebagai bentuk keberhasilan kolektif seluruh jajaran pemerintahan daerah.
Mas Lindra mengungkapkan rasa syukur sekaligus bangga atas keberhasilan Pemkab Tuban dalam mempertahankan opini WTP dari BPK RI.
Dalam kesempatan ini, Mas Lindra juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pencapaian membanggakan ini.
‘’Opini WTP ke-10 berturut-turut ini adalah hasil dari kerja keras, dedikasi, dan kolaborasi semua pihak. Terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Tuban, DPRD Tuban dan stakeholder terkait yang terus menunjukkan semangat dalam menciptakan dan mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, Mas Lindra juga menyampaikan harapannya kepada seluruh jajaran pegawai di lingkup Pemkab Tuban agar terus menjaga semangat berprestasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat budaya kerja yang profesional, akuntabel, serta inovatif demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan dipercaya masyarakat.
Sebagaimana diketahui, WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK RI atas kewajaran penyajian laporan keuangan instansi pemerintah.
Opini ini merupakan bentuk pernyataan profesional auditor berdasarkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin mengatakan, BPK mendapat mandat untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Dari pemeriksaan tersebut, BPK memberikan opini sebagai kesimpulan profesional mengenai tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan.
Berdasar penilaian independen, perolehan opini WTP menunjukkan bahwa instansi pemerintah telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Juga menegaskan bahwa instansi tersebut telah menunjukkan upaya nyata dalam mewujudkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Oleh karena itu, opini WTP menjadi indikator penting yang mencerminkan tata kelola kelembagaan yang baik dan akuntabel—sebuah tujuan yang patut diperjuangkan oleh setiap instansi pemerintah. (tok)
Editor : Amin Fauzie