RADARTUBAN – Setelah kurang lebih empat bulan digusur, kemarin (24/4) puluhan eks pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Alun-Alun Tuban mewadulkan nasibnya ke anggota DPRD Tuban.
Mereka berharap mendapat “suaka” dari para wakil rakyat dan bisa kembali berjualan di area sekitar alun-alun.
Sebab, pasca digusur hingga sekarang, mereka tidak bisa berjualan. Satu-satunya sumber pendapatan telah hilang.
Kedatangan 50 lebih PKL itu diterima oleh Komisi III DPRD.
Hadir mengikuti audiensi, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdag), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar), Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP), dan Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Tuban.
Farid Hendra, salah satu anggota paguyuban PKL Sunan Bonang mengatakan, kedatangannya ke gedung DPRD itu berharap agar para wakil rakyat turut membantu menjembatani nasib mereka.
Sehingga kembali bisa berjualan di tempat semula. Pasalnya, sudah empat bulan ini mereka menganggur—tanpa ada pemasukan sepeser ppun. ‘’Kami berjualan aksesoris dan oleh-oleh khas wisata religi Sunan Bonang.
Setelah digusur, kami tidak lagi bisa berjualan, karena tidak mungkin kami berjualan oleh-oleh khas wisata Sunan Bonang tapi tempatnya tidak di lokasi wisata Sunan Bonang,’’ keluhnya.
Menurut Farid, lokasi baru yang direkomendasikan pemerintah daerah, seperti halaman Mal Pelayanan Publik (MPP), area parkir Pasar Baru, dan di Jalan Stasiun sangat tidak representatif.
‘’Bagaimana mungkin kami berjualan oleh-oleh khas wisata religi Sunan Bonang di halaman MPP, itu sangat tidak masuk akal. Siapa yang mau membeli,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, Farid menyampaikan, sebagai warga asli Kelurahan Kutorejo Gang IV atau warga ring satu wisata religi Sunan Bonang, seharusnya lebih diutamakan untuk berjualan di tempat tersebut.
‘’Bukan malah sebaliknya, digusur. Kami siap kok jika harus ditata dengan cara pemkab, asalkan kami diperbolehkan jualan lagi,’’ harapnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Portal atau pedagang di utara Museum Kambang Putih, Isfan Efendi mengatakan, ketika pedagang seperti dirinya yang berjualan kopi dan pedagang lain harus direlokasi, maka mereka harus memulai dari nol lagi untuk berjualan.
Padahal, untuk memulai usaha baru itu susahnya minta ampun. ‘’Jangankan memulai usaha, bisa membayar cicilan saja sudah untung-untungan, sementara empat bulan terakhir ini tidak ada pemasukan sama sekali,’’ katanya.
Karena itu, Efendi meminta kelapangan hati pemerintah agar para pedagang bisa kembali berjualan.
‘’Kami tidak minta lebih dari pemerintah, kami juga tidak berharap diberi bantuan, kami hanya berharap bisa kembali berjualan di sana, karena kami punya keluarga yang harus kami hidupi. Kami mohon kelapangan hati pemerintah daerah,’’ katanya dengan lirih.
Sementara itu, Kepala Diskopumdag Tuban Agus Wijaya tetap keukeuh bahwa mereka tidak bisa kembali berjualan di sekitar alun-alun.
Alasannya, saat ini sudah ada aturan: area sekitar alun-alun seperti Jalan Kartini wajib steril dari aktivitas PKL.
Karena itu, bagi pedagang yang terkena gusur masih akan terus dicarikan solusi. Termasuk penjual aksesoris dan oleh-oleh khas wisata religi Sunan Bonang.
‘’Saat ini masih kita carikan solusi lokasi yang pas untuk mereka,’’ ujarnya.
Ketua Komisi III DPRD Tuban Tulus Setyo Utomo memaparkan, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya mendorong kepada instansi terkait untuk segera mencarikan solusi bagi para pedagang yang tergusur.
‘’Terpenting, nasib para pedagang harus segera ada kejelasan. Kalau memang tidak boleh kembali berjualan di sana (area alun-alun, Red), maka harus ada tempat baru yang representatif dan bisa kembali berjualan. PKL ini harus dijaga, karena mereka merupakan napas perekonomian Tuban,’’ tandas politikus PDI Perjuangan itu. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama