RADARTUBAN – Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2024 menyisakan surplus anggaran mencapai Rp 297 miliar.
Namun, Bupati Tuban Mas Lindra atau Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) itu memang sengaja tidak diserap, karena diperuntukkan sebagai dana cadangan 2025.
"Anggaran Rp 297 miliar ini untuk berjaga-jaga (sebagai dana cadangan, Red) ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak terduga, seperti kebijakan baru dari pemerintah pusat maupun provinsi yang membutuhkan anggaran besar, sehingga sudah tersedia dana cadangan,’’ kata Mas Lindra—sapaan akrabnya.
Selain karena memang sengaja tidak diserap, lanjut Mas Lindra, silpa tahun anggaran 2024 tercatat paling rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Pada 2021, silpa masih mencapai Rp 780 miliar. Kemudian, turun menjadi Rp 686 miliar pada 2022.
Lalu, turun lagi menjadi Rp 381 miliar di 2023, dan 2024 tinggal Rp 297 miliar atau hanya 6 persen dari total APBD.
"Ini (silpa 2024, Red) menjadi serapan terbaik sepanjang pemerintahan Tuban selama ini,’’ ujarnya.
Silpa yang dicadangkan tersebut, terang Mas Lindra, tujuannya untuk menutup defisit anggaran di tahun berjalan.
Terlebih, ketika pemerintah daerah mengalami kesulitan keuangan. Seperti beberapa daerah yang terpaksa meminjam ke bank untuk menutup defisit anggaran.
"Kami tidak ingin itu (meminjam bank, Red) terjadi, makanya kami siapkan dana cadangan,’’ tandasnya.
Sementara itu, kendati silpa memang disiapkan untuk menyuplai dana cadangan 2025, namun Fraksi PKB memiliki pendapat lain.
"Kami menilai silpa tersebut menunjukkan lemahnya akurasi perencanaan dan eksekusi anggaran,’’ ujar anggota Fraksi PKB, Mutafaridah.
Melihat anggaran yang masih cukup tinggi tersebut, terang Farida—sapaan akrabnya, PKB mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian ketat terhadap OPD yang menyumbang silpa tinggi.
"OPD yang serapan anggarannya rendah perlu dievaluasi,’’ katanya.
Salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan, adalah mengoptimalkan penyerapan anggaran di awal tahun.
"Penyerapan anggaran di awal tahun juga bisa membantu perputaran ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat,’’ paparnya.
Farida melihat, pada tahun anggaran 2024 lalu masih banyak kegiatan infrastruktur yang dilaksanakan di akhir tahun. Sehingga berdampak pada kualitas dan keterlambatan proyek.
"Kami mendorong agar proyek infrastruktur, terutama jalan dan irigasi dilaksanakan di awal tahun agar kualitas pekerjaan lebih baik dan manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,’’ pungkasnya. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama