RADARTUBAN – Hingga Rabu (18/1) sore, pihak SMPN 1 Tuban masih bungkam terkait kejelasan potongan pengembalian dana study tour siswa kelas 8 yang batal dilaksanakan.
Tak pelak, kondisi ini semakin menambah kecurigaan wali murid ihwal penggunaan potongan biaya sebesar Rp 148 ribu per siswa tersebut.
‘’Sampai hari ini (kemarin, Red) belum ada penjelasan maupun klarifikasi yang disampaikan pihak sekolah,’’ ujar AM, salah satu wali murid kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Diungkapkan AM, masalah potongan pengembalian dana study tour ini sebenarnya cukup sederhana.
Menurutnya, orang tua/wali murid hanya butuh penjelasan dan bukti penggunaan dana potongan yang terkumpul kurang lebih Rp 25 juta tersebut.
‘’Kami sebagai orang tua hanya butuh transparansi. Jika penggunaannya jelas, atau misal memang sudah digunakan untuk DP kendaraan, hotel, dan katering, maka tinggal tunjukkan buktinya saja. Apa sih susahnya, sehingga semua menjadi jelas—tidak ada kecurigaan,’’ tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tuban Abdul Rakhmat menegaskan bahwa instansinya tidak ikut campur dengan masalah perduitan yang membelit lembaga pendidikan di Jalan RM Suryo tersebut.
Sebab, kasus yang disoal orang tua/wali murid itu merupakan masalah internal sekolah.
‘’Karena kegiatan itu dari internal lembaga, sehingga disdik tidak terlibat,’’ katanya kepada wartawan koran ini.
Lebih lanjut, Rakhmat menyampaikan, sejak awal pihak tidak tahu menahu terkait rencana study tour SMPN 1, apalagi soal potongan pengembalian dana kegiatan yang gagal terlaksana tersebut.
‘’Semua diputuskan sendiri oleh sekolah,’’ ujarnya.
Karena itulah, tegas mantan Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan tersebut, instansinya tidak ikut campur masalah yang dimaksud.
Dalam hal ini, disdik hanya meminta kepada SMPN 1 Tuban untuk segera menyelesaikan masalahnya.
Caranya, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua/wali murid.
Sebab, yang diinginkan orang tua siswa hanya soal transparansi—kejelasan penggunaan dana potongan biaya study tour yang dilakukan pihak sekolah.
‘’Bisa dijelaskan dengan baik kepada orang tua siswa,’’ pintanya.
Rakhmat menambahkan, masalah di SMPN 1 Tuban ini sebenarnya sederhana.
Namun, menjadi tidak sederhana karena kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa.
Sederhananya, jika keinginan orang tua siswa dipenuhi, yakni melampirkan rincian penggunaan uang yang dipotong, maka semua akan klir.
‘’Di SMPN 1 Tuban itu kan banyak orang tua dengan berbagai latar belakang, jadi harus dijelaskan dengan baik,’’ tandasnya. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama