RADARTUBAN – Karena dianggap membebani keuangan darah, Komisi I DPRD Tuban mengusulkan agar jalan lingkar selatan (JLS) diambil alih pemerintah pusat.
Usulan itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jumat (20/6) lalu.
‘’Pemeliharaan jalan ring road ini membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga akan membebani anggaran daerah,’’ ujar Ketua Komisi I DPRD Tuban Suratmin kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Tahun ini, misalnya, terang Ratmin—sapaan akrabnya, Pemkab Tuban menganggarkan Rp 4 miliar untuk perbaikan.
Dan rencananya bakal ditambali lagi sebesar Rp 2 miliar di perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD).
Seharusnya, tegas Ratmin, anggaran yang digunakan untuk perbaikan JLS tersebut bisa digunakan untuk perawatan dan perbaikan jalan kabupaten, seperti di lintas kecamatan atau desa yang membutuhkan pembangunan.
‘’Kalau semua disedot untuk ring road, pembangunan di jalan kabupaten lainnya tidak bisa maksimal,’’ ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Tuban itu.
Padahal, tegas Ratmin, jalan sepanjang kurang lebih 19 kilometer itu banyak dilewati kendaraan berat dari berbagai wilayah, sehingga sering menyebabkan kerusakan parah.
‘’Sementara yang menanggung perbaikan kerusakan adalah pemerintah daerah,’’ katanya.
Atas usulan tersebut, terang Ratmin, Dirjen Bina Marga memberikan respon cukup positif. Rencananya, dalam waktu akan turun ke Kota Legen untuk melihat kondisi JLS.
‘’Nanti akan dilihat usulan pengalihan aset jalan ini ke pusat apakah masuk kriteria atau tidak, seperti lebar dan lain sebagianya,’’ tandasnya. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama