RADARTUBAN – Mimpi besar masyarakat Tuban untuk segera menikmati akses jalan tol langsung menuju Demak tampaknya masih harus bersabar.
Proyek jalan tol yang telah lama digadang-gadang menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan utara Jawa Timur ini masih menggantung.
Penyebabnya? Pemerintah pusat belum juga mendapatkan investor yang siap mendanai proyek sepanjang 53,8 kilometer itu.
Tak pelak, kondisi ini membuat DPRD Tuban mulai gerah.
Dalam berbagai forum resmi, termasuk saat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD 2024, sejumlah fraksi mulai melontarkan pertanyaan tegas: ke mana kelanjutan proyek tol ini?
Ketua Komisi I DPRD Tuban Suratmin, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menempuh jalur langsung dengan menyambangi Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur dan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR.
Namun, jawaban yang diterima masih belum pasti.
"Dari pusat maupun provinsi belum bisa kasih kepastian. Informasinya, proyek ini masih menunggu investor yang berminat," ungkap Ratmin, sapaan akrabnya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Di sisi lain, justru proyek Jalan Tol Gresik–Tuban menunjukkan progres lebih konkret.
Menurut Ratmin, pembangunan tol yang akan melintasi enam desa di Kecamatan Plumpang ini sudah masuk tahapan awal pelaksanaan.
"Seperti yang pernah disampaikan Bupati Mas Lindra, tol Gresik–Tuban akan dimulai lebih dulu. Ini yang sekarang menunjukkan progres," tuturnya.
Tol Gresik–Tuban memang memiliki panjang yang jauh lebih pendek, sekitar 2–3 km di wilayah Tuban, namun keberadaannya menjadi kunci penting membuka akses kawasan industri dari dan menuju Gresik, Lamongan, hingga Surabaya.
Menurut catatan Jawa Pos Radar Tuban, proyek Jalan Tol Demak–Tuban merupakan bagian dari rencana besar konektivitas Jawa bagian utara.
Tol ini akan melewati 35 desa di lima kecamatan, yakni Bancar, Tambakboyo, Kerek, Merakurak, dan Semanding.
Dengan panjang hampir 54 km, jalur ini sangat strategis sebagai penghubung kawasan industri pesisir dan jalur logistik antarprovinsi.
Sayangnya, meski telah beberapa kali dilakukan uji publik oleh Kementerian PUPR, proyek tersebut masih terhenti di meja perencanaan akibat belum adanya kepastian pendanaan dari pihak swasta maupun investor global.
Melihat stagnasi tersebut, DPRD Tuban memastikan tidak akan tinggal diam. Komunikasi intensif dengan kementerian pusat dan Pemprov Jatim akan terus dilakukan.
"Kita tidak bisa menunggu tanpa kepastian. Ini menyangkut masa depan industri dan ekonomi Tuban. Jalan tol ini akan menjadi urat nadi baru yang menghubungkan sentra industri dengan pusat distribusi nasional," tegas Ratmin.
DPRD dan Pemkab Tuban berharap agar pemerintah pusat membuka peluang investasi seluas-luasnya dan mempercepat proses legalitas trase dan pembebasan lahan, agar pembangunan bisa segera dimulai. (fud/wid)
Editor : Yudha Satria Aditama