RADARTUBAN – Kalah jumlah saat melakukan langkah persuasif terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang kembali berjualan di depan pintu masuk gapura Makam Sunan Bonang pada sore hari.
Malamnya (30/6), petugas Satuan Satpol PP kembali mendatangi para PKL yang ngotot berjualan dengan “membawa banyak teman” dari tim gabungan TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan (DLHP), serta Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskopumdang) Tuban.
Kalah jumlah dan kalah argumen, para PKL akhirnya mundur.
‘’Kami tidak ingin terjadi gesekan, karena jumlah mereka banyak sekali, akhirnya kami mundur,’’ ujar Pengurus Paguyuban PKL Sunan Bonang Farid Hendra kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Bahkan, tidak ada negosiasi dalam pertemuan usai magrib tersebut. Tim gabungan yang “diajak” Satpol PP itu menolak untuk diajak diskusi.
Hanya ada satu keputusan, jika menolak angkat kaki, mereka diancam tidak lagi bisa berjualan.
‘’Makanya, kami mundur dan menunggu bagaimana langkah mereka (pemerintah, Red), apakah masih peduli dengan nasib kami atau tidak,’’ ujarnya.
Namun, jika tetap tidak ada solusi yang diberikan pemerintah daerah, mereka mengancam akan menggelar aksi.
‘’Jangan salahkan kami jika nanti melakukan aksi-aksi lain,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Diskopumdag Tuban Agus Wijaya mengatakan, nasib PKL yang sebelumnya berjualan di depan gapura Makam Sunan Bonang itu masih dikaji.
‘’Nanti dilihat, kalau pantas ya dikembalikan, tapi kalau tidak pantas, ya harus tetap steril,’’ bebernya.
Saat ini, terang Agus, pihaknya bersama tim dari dinas terkait masih terus memantau area sekitar Alun-alun.
Jangan sampai ada kejadian lagi—PKL kembali nekat berjualan di tempat yang sudah dilarang.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Tuban Tulus Setyo Utomo menyebut, kejadian PKL yang berani kembali berjualan meski belum diizinkan, ini menandakan gerak dari pemkab lambat untuk memberikan solusi.
Untuk itu, dirinya mendorong agar dinas terkait segera bergerak untuk mencari solusi taktis. ‘’Kami tidak mau kalau sampai DPRD yang disalahkan,’’ tegasnya.
Lebih lanjut, Tulus memberikan deadline kepada dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini dalam waktu sebulan.
‘’Pokoknya bulan ini harus selesai. Kalau belum selesai, kami akan panggil lagi dinas terkait,’’ ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut bahwa PKL merupakan aset bangsa yang harus diberdayakan dalam pergerakan ekonomi mikro.
‘’PKL harus dilindungi dan diberdayakan,’’ pungkasnya. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama