RADARTUBAN – Dalam beberapa tahun terakhir ini, peran perusahaan konstruksi lokal Tuban semakin tersisih.
Hampir sebagian besar lelang proyek pembangunan infrastruktur di Kota Legen dimenangkan rekanan dari luar daerah.
Terutama proyek-proyek berskala besar, seperti pembangunan gedung Instalasi Perawatan Intensif Terpadu (IPIT) RSUD dr. R. Koesma Tuban senilai Rp 58 miliar dan penataan alun-alun senilai Rp 19 miliar.
Kedua proyek tahun anggaran 2024 itu dimenangkan oleh kontraktor dari Surabaya.
Tahun ini, dominasi kontraktor dari luar Tuban diprediksi kembali terulang.
Setidaknya, potensi itu mulai terlihat dari lelang paket mega proyek peningkatan jalan Bulu–Jatirogo lanjutan 2.
Pantauan Jawa Pos Radar Tuban di laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dari enam perusahaan jasa konstruksi yang menawar proyek dengan nilai pagu Rp 30 miliar tersebut, hanya satu yang asli Tuban, yakni PT Sugih Waras Jaya.
Sementara lima lainnya dari luar daerah, bahkan luar Jawa.
Selain proyek berskala besar, beberapa proyek dengan nilai pagu lumayan juga didominasi kontraktor dari luar Tuban, seperti pembangunan Puskesmas Merakurak.
Dari sembilan rekanan yang menawar proyek senilai Rp 6,1 miliar tersebut, juga hanya satu yang asli lokal, yakni CV Habib Jaya.
Sementara delapan rekanan lainnya dari luar Tuban, yakni CV Kalindo dari Surabaya, CV Sejahtera Tehnik dari Bojonegoro, CV Lembu Mas dari Gresik, CV Air Giri Saba dari Malang, PT Java Cosmic Perkasa Surabaya, CV Wijaya Kusuma Konstruksi dari Lamongan, CV 2M Bersatu dari Bojonegoro, CV Rafifa Wiratama dari Surabaya.
Lantas, kenapa banyak kontroktor dari luar Tuban yang mendominasi kue pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban?
Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Tuban Anton Tri Laksono mengatakan, banyaknya rekanan dari luar yang ikut tender di Tuban merupakan bagian dari sistem lelang secara online.
Sehingga, perusahaan dari mana pun bisa ikut serta bersaing memperebutkan kue pembangunan infrastruktur di Bumi Ronggolawe.
‘’Sistem lelang SPSE berlaku secara nasional, tidak terbatas lokal saja. Selama masih NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), maka semua bisa ikut lelang, terbatas Tuban saja,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Dengan sistem “pasar bebas” tersebut, maka semua berusahaan se-Indonesia memiliki hak yang sama untuk ikut tender.
Meski demikian, tegas Anton, bukan berarti rekanan lokal tidak memiliki tempat untuk bersaing dengan perusahaan konstruksi luar Tuban.
‘’Sebenarnya, rekanan lokal tidak kalah dari rekanan luar. Banyak juga rekanan Tuban yang memiliki alat lengkap. Namun karena (lelang dilakukan secara, Red) online, tidak melihat lokal atau luar daerah, tapi dilihat dari hasil evaluasi pokja,’’ jelasnya.
Dan terlepas dari itu semua, Anton berharap, rekanan lokal tidak minder bersaing dengan rekanan dari luar Tuban.
Sebab, semua memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk mengajukan penawaran dan memenangkan lelang.
Namun, pihaknya juga menyadari betul, jika proyek pembangunan infrastruktur dimenangkan perusahaan lokal Tuban, maka potensi untuk membuka lowongan kerja bagi tenaga lokal bisa lebih besar.
Sehingga mampu mendorong perekonomian di Kabupaten Tuban.
Di sisi lain, lanjut Anton, persaingan antara kontraktor luar Tuban dan lokal ini bisa “dibicarakan” dengan baik-baik.
Caranya sederhana, menjalin komunikasi antarpaguyuban atau organisasi konstruksi.
Sebab, setiap perusahaan konstruksi di daerah pasti terafiliasi dengan organisasi nasional.
‘’Seharusnya, sesama paguyuban itu kan bisa saling komunikasi secara kekeluargaan (agar perusahaan dari luar tidak ekspansi ke daerah lain, Red),’’ ujarnya yang seakan mengajari cara berpikir ideal. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama