RADARTUBAN – Baru juga dimulai lelang, Komisi I DPRD Tuban sudah mencemaskan potensi keterlambatan pengerjaan proyek infrastruktur yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.
Pasalnya, lelang proyek baru dilaksanakan pada pertengahan tahun anggaran.
Ketua Komisi I DPRD Tuban Suratmin menyatakan, untuk memastikan jalannya pelaksanaan proyek, Komisi I akan menggelar rapat koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Selanjutnya, dalam pertemuan itu akan dibahas soal kesiapan melaksanakan kegiatan.
‘’Dari situ, kami akan tahu langsung progres dari OPD mitra kami untuk proyek fisik yang akan dimulai,’’ ujarnya.
Jikka nanti pekerjaan sudah dimulai, lanjut Ratmin, jajaran anggota DPRD dari komisi yang membidangi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) ini akan melakukan pemantau di lapangan dengan mendatangi langsung lokasi proyek secara berkala.
Tujuannya, untuk memastikan jalannya proyek: apakah sudah sesuai terget harian, mingguan, atau bulanan.
‘’Jangan sampai terjadi keterlambatan pengerjaan proyek seperti tahun lalu,’’ imbuhnya.
Apalagi, terang Ratmin, tahun anggaran 2025 tinggal tersisa kurang lebih lima bulan.
‘’Makanya, kami akan terus mendorong OPD terkait bisa mengambil langkah tepat,’’ imbuhnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPR PRKP) Tuban Agung Supriyadi mengatakan, seluruh dokumen proyek sudah diserahkan ke bagian unit layanan pengadaan (ULP) untuk dilakukan proses lelang.
‘’Tinggal menunggu paket lelang di-upload semua di LPSE,’’ ujarnya.
Ihwal kekhawatiran Komisi I DPRD, Agung tetap optimistis seluruh paket proyek yang menjandi tanggung jawab instansinya bakal tuntas sesuai target.
‘’(Paket proyek, Red) dari kami ada kurang lebih 300 paket, dan insyaallah bisa selesai tepat waktu semua,’’ tandasnya. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama