RADARTUBAN – Belum adanya kejelasan pengumuman hasil seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2 tahun 2024 di Kabupaten Tuban memantik reaksi Komisi I DPRD Tuban.
Komisi yang membidangi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) ini mendesak agar masalah yang membikin resah peserta ini segera diselesaikan.
Ketua Komisi I DPRD Tuban Suratmin mengayakan, setelah mengetahui adanya persoalan pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 2 tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tuban.
"Setelah kami koordinasikan, BKPSDM mengatakan, masalah ini (kemoloran pengumuman hasil seleksi PPPK tahap 2, Red) karena ada miss administrasi dengan pusat,’’ katanya kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Setelah mendapat jawaban tersebut, Ratmin—sapaan akrabnya—meminta kepada BKPSDM untuk segera menyelesaikan masalah ini. Sehingga para pelamar segera mendapat kejelasan.
"Masalah ini juga sudah menjadi atensi Mas Bupati (Aditya Halindra Faridzky). BKPSDM juga telah diinstruksikan untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya, karena menyangkut kepentingan banyak orang,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu berharap, koordinasi dengan BKN berjalan lancar, sehingga hasil seleksi bisa segera diumumkan.
"Masalah ini memang harus segera selesaikan agar peserta mendapat kepastian,’’ harapannya.
Apakah ada rencana memanggil BKPSDM atau memberikan target kepada OPD terkait, Ratmin hanya menjawab secara diplomatis bahwa hasil seleksi PPPK tahap 2 akan segera diumumkan.
Sebagaimana diketahui, dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, tinggal tersisa Kabupaten Tuban yang hingga saat ini belum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap 2 2024. (fud/tok)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni