RADARTUBAN – Demi menuruti keinginan sekelompok orang untuk mendatangkan sound horeg saat peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia, warga Desa Ngampelrejo, Kecamatan Bancar diduga dipaksa iuran RP 600 ribu.
Mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk menggelar karnaval sound horeg itu menuai beragam reaksi pro dan kontra di masyarakat.
Kabar tersebut bermula usai salah satu warganet diduga warga setempat angkat suara melalui Instagram, kemarin (7/7).
Warga yang dipaksa iuran itu protes mengenai mahalnya biaya yang dikeluarkan bagi setiap warga untuk menggelar karnaval sound yang sudah diharamkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur tersebut.
Bahkan dalam keluhan yang diviralkan melalui akun Instagram @info_Tuban disebutkan bahwa setiap rumah di empat dusun pada desa tersebut diwajibkan membayar iuran senilai Rp 600 ribu.
Menindaklanjuti kejadian viral tersebut, wartawan koran ini ke lokasi untuk mengecek kebenarannya.
KS, 45, warga setempat saat ditemui wartawan ini membenarkan ada iuran wajib setiap rumah untuk peringatan hari kemerdekaan.
‘’Ada iuran wajib, tahun lalu seingat saya Rp 50 ribu. Tidak tahu untuk (iuran, Red) tahun ini,’’ jelas dia.
Namun terkait iuran senilai Rp 600 ribu, kata dia, hanya dianjurkan untuk beberapa orang saja.
‘’Sepengetahuan saya iuran (Rp 600 ribu)-nya tidak bersifat wajib, hanya sukarela saja dari warga. Mayoritas para pemuda yang menyumbang iuran mahal. Biasanya malah ada yang mencapai jutaan,’’ ujar dia.
Disampaikan oleh KS, karnaval sound horeg sudah berlangsung hampir 5 tahunan di desanya.
Setiap tahunnya hampir belasan sound horeg yang disewa untuk memeriahkan peringatan hari besar nasional (PHBN) itu.
Sementara itu, menurut SU, 52 warga setempat lainnya. Beberapa warga tidak mempermasalahkan mengenai iuran yang dipatok untuk kegiatan acara PHBN.
Hanya saja dia, cukup menyayangkan mengenai konsep acara yang dibuat setiap tahunnya dalam merayakan hari kemerdekaan.
SU menilai jika momentum perayaannya semakin melenceng dari nilai yang sebenarnya.
‘’Saya sebetulnya kurang setuju, apalagi nominal yang dikeluarkan dalam jumlah fantastis. Isinya hanya suara bising dan joget-joget,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (7/7).
Dalam unggahan protes warga yang beredar di media sosial disebutkan bahwa iuran RP 600 ribu itu untuk menyewa sound horeg dan sekelompok dancer.
Sementara itu, saat wartawan koran ini mencoba mengkonfirmasi kabar ini kepada Kepala Desa Ngampelrejo Tariono melalui pesan singkat, tapi tak dibalas.
Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan apapun yang disampaikannnya. (an)
Editor : Yudha Satria Aditama