RADARTUBAN – Riuh soal pro-kontra iuran Rp 600 ribu per rumah untuk kegiatan karnaval sound horeg di Desa Ngampelrejo, Kecamatan Bancar, akhirnya sampai juga di telinga Camat Bancar, Mastar.
Kepada wartawan koran ini, Mastar mengaku sudah menindaklanjuti keluhan masyarakat yang viral di media sosial tersebut.
Bahkan, dirinya sudah menginstruksikan kepada kepala desa setempat untuk mengkaji ulang rencana kegiatan karnaval yang meresahkan banyak orang tersebut.
Bahkan, Ponpes Besuk, Pasuruan sudah mengharamkan kegiatan adu suara sound tersebut.
‘’Kami sarankan (karnaval sound horeg, Red) untuk tidak diadakan atau dievaluasi lagi, agar tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat,’’ tegas Mastar kepada Jawa Pos Radar Tuban, kemarin (8/7).
Lebih lanjut, Mastar menyarankan, lebih baik pemerintah desa menggelar kegiatan peringatan hari besar nasional (PHBN) dengan hal-hal yang positif dan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat, ketimbang mengadakan sound horeg.
‘’Perlu kami tegaskan, lebih bagus (kegiatan PHBN, Red) itu ada makna seni dan nilai budayanya,’’ harapannya.
Pernyataan Camat Bancar ini jelas menegaskan bahwa karnaval sound horeg di Desa Ngampelrejo tidak perlu diadakan, kecuali pihak pemerintah desa tidak memedulikan saran dari camat.
Sementara itu, hingga berita ini ditulis tadi malam, Kepala Desa Ngampelrejo, Tariyono masih belum bisa dikonfirmasi.
Pesan pertanyaan yang dikirim wartawan koran ini ihwal riuh pro-kontra rencana karnaval soun horeg di desanya tersebut tak kunjung dibalas. (an/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama