RADARTUBAN – Fraksi Partai Kebangkikan Bangsa (PKB) DPRD Tuban mempertanyakan langkah kongkrit eksekutif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Pasalnya, realisasi dari target yang ditetapkan masih sangat jauh.
Sebagaimana diketahui, dari target Rp 767 juta di perubahan APBD (P-APBD) 2025, hingga Agustus ini baru terealisasi Rp 435,23 miliar.
‘’Jika tidak dibarengi dengan program-program yang konkrit, kami khawatir tidak sesuai target,’’ kata juru bicara Fraksi PKB DPRD Tuban Siswanto.
Sebab itulah, Fraksi PKB mendorong Pemkab Tuban untuk segera mengambil langkah taktis untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
Terlebih, selama ini hanya mengandalkan sektor pajak dan retribusi.
‘’Jadi, apa langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah dalam memperluas basis PAD di luar sektor pajak dan retribusi?’’ tanyanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban Budi Wiyana mengatakan, target meningkatkan PAD telah dibarengi dengan program-program yang bisa menambah pendapatan.
Namun, diakui dia, tetap saja yang menjadi andalan adalah sektor pajak dan retribusi.
‘’Seperti pajak mineral dan batubara (minerba) PJU,’’ ujarnya.
Terkait DPRD meminta memperluas basis PAD dan tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi?
Pihaknya menyebut jika mengandalkan selain dua sektor tersebut maka membutuhkan waktu yang panjang.
Apalagi dari peningkatan investasi.
‘’Itu tidak bisa diterima dalam waktu dekat. Harus ada kajian investasi, apakah itu menguntungkan atau tidak. Juga perlu pembahasan perda dulu,’’ bebernya.
Kendati demikian, Budi optimistis bisa mencapai target PAD. ‘’Agustus ini sudah 60 persen (dari target, Red). Semoga di akhir tahun nanti mencapai target,’’ tandasnya. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama