RADARTUBAN – Delapan bulan sudah, Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) yang dijanjikan Pemkab Tuban belum juga dirasakan warga miskin penerima manfaat.
Program bansos yang bersumber dari APBD 2025 itu masih mandek di meja pendataan.
Penyebabnya, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan penyaluran belum juga tuntas.
Kondisi ini membuat ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) harus bersabar. Padahal, sasaran penerima BPNTD tahun ini telah ditetapkan sebanyak 1.536 KPM.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A PMD) Tuban, Sugeng Purnomo, mengakui adanya keterlambatan.
Sugeng menyebut pemutakhiran DTSEN yang baru saja dirilis pemerintah pusat masih perlu verifikasi lapangan dan pemetaan ulang (mapping) oleh petugas Program Keluarga Harapan (PKH).
“Verifikasi ini penting untuk memastikan tidak ada penerima ganda. Sebab tujuan BPNTD memang untuk warga miskin yang belum mendapat bansos pusat. Jadi datanya harus benar-benar tersaring,” tegas Sugeng.
BPNTD ini sejatinya akan diberikan berupa beras 10 kilogram setiap bulan untuk setiap KPM.
Karena belum tersalurkan sejak Januari, maka nantinya bantuan akan diropel untuk bulan-bulan yang tertunda.
Namun, Sugeng menegaskan pencairan tidak serta merta diberikan sekaligus.
Misalnya, pencairan pertama hanya untuk tiga bulan sekaligus (Januari–Maret), lalu bulan-bulan berikutnya disalurkan bertahap hingga semua hak KPM terpenuhi dalam setahun.
“Jadi tidak langsung 80 kilogram beras sekali terima. Tetap dicairkan bertahap agar distribusi lebih tertib,” bebernya.
Lantas kapan bansos ini benar-benar bisa dirasakan warga? Sugeng belum bisa memberi kepastian.
Alasannya, update data DTSEN dari pusat bisa datang setiap bulan. Namun pihaknya optimistis pencairan bisa dimulai pada September 2025.
“Kami berharap September sudah bisa mulai disalurkan. Semua KPM akan tetap menerima penuh haknya untuk satu tahun,” kata mantan Camat Kerek itu. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni