RADARTUBAN – Hampir separo petani hutan di Tuban terancam tidak bisa mendapat pupuk subsidi.
Pasalnya, dari 3.200 petani penggarap lahan persil, yang masuk rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) calon penerima pupuk subsidi hanya 1800.
Kepala DKP2P Tuban Eko Julianto mengatakan, adanya sapro data petani persil yang tidak masuk dalam RDKK ini lantaran proses input RDKK sudah tutup.
‘’Pada periode kedua April lalu, data petani hutan yang masuk baru sekitar 50 persen,’’ katanya.
Kenapa baru separo? Itu karena data RDKK dari kelompok tani terlambat.
‘’(Saat itu, Red) portal pendataan e-RDKK sudah ditutup, tapi data dari petani baru masuk, sehingga tidak bisa di-input,’’ ujarnya.
Meski demikian, terang Eko, data yang belum masuk pada periode kedua masih ada kesempatan input di periode selanjutnya.
‘’Data RDKK diperbarui sebanyak tiga kali dalam setahun. Jadi, setiap empat bulan sekali ada update data. Saat ini (periode ketiga, Red) sudah proses update RDKK lagi,’’ jelasnya.
Dengan demikian, semua petani penggarap lahan persil di Kabupaten Tuban diharapkan mendapat jatah pupuk subsidi.
‘’Semoga dengan update data ini, kuota pupuk subsidi untuk petani persil di Tuban bisa ditambah,’’ harapnya. Hanya saja, berapa data baru yang ter-update, mantan Camat Senori itu belum bisa memastikan.
Lebih lanjut, mantan kepala dinas sosial itu menyebut, tidak ada perbedaan jatah maupun harga pupuk subsidi yang diterima petani persil maupun petani penggarap lahan pribadi. Pupuk subsidi yang diterimakan sesuai lahan yang digarap.
‘’Harganya juga sama, sesuai HET (harga eceren tertinggi),’’ tandasnya. (fud/tok)
Editor : Yudha Satria Aditama