RADARTUBAN – Puluhan tahun berdiri, tapi layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lestari belum sepenuhnya menjangkau Bumi Ronggolawe.
Dari 20 kecamatan di Kabupaten Tuban, baru 17 wilayah yang terhubung jaringan pipa PDAM.
Tiga kecamatan sisanya—Kenduruan, Kerek, dan Singgahan—masih harus mengandalkan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (Hippam) untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih.
Fakta ini memantik pertanyaan: mengapa perusahaan pelat merah yang seharusnya menjadi tulang punggung layanan air bersih daerah masih meninggalkan “zona kosong” distribusi?
Plt. Direktur PDAM Tirta Lestari, Slamet Riyadi, menegaskan warga di tiga kecamatan itu tetap bisa mengakses air bersih.
Hanya saja, suplai bukan dari jaringan PDAM, melainkan dikelola secara swadaya oleh desa lewat hippam.
“Bukan berarti masyarakat kesulitan air bersih. Mereka tetap mendapatkan suplai, hanya saja bukan melalui jaringan perpipaan kami,” tegas Slamet ketika dikonfirmasi Radar Tuban.
Namun, bukan berarti 17 kecamatan yang sudah terkoneksi sepenuhnya bergantung pada PDAM.
Di sejumlah dusun yang jauh dari pusat kecamatan, hippam tetap jadi andalan utama.
Sebab, distribusi PDAM rata-rata hanya menjangkau wilayah ibu kota kecamatan.
Slamet menegaskan pihaknya terbuka untuk memperluas layanan ke tiga kecamatan yang belum tersentuh PDAM.
Tetapi, langkah itu hanya bisa diwujudkan jika ada sumber air memadai sekaligus potensi pelanggan yang menjanjikan.
“Tidak harus PDAM yang melayani, yang penting masyarakat dapat akses air bersih. Kalau ada potensi sumber dan pelanggan, kami siap memperluas jaringan,” ujarnya.
Hingga kini, tercatat 47 ribu rumah tangga, UMKM, dan perusahaan telah menjadi pelanggan PDAM.
Angka itu diperkirakan terus meningkat seiring menjamurnya perumahan baru.
“Kami mengikuti perkembangan hunian. Jaringan perpipaan akan menyesuaikan kebutuhan,” kata Slamet.
Meski PDAM beralasan soal sumber dan potensi pasar, fakta bahwa masih ada tiga kecamatan “kosong layanan” jelas menjadi pekerjaan rumah serius.
Sebab, kebutuhan air bersih bukan semata komoditas bisnis, melainkan hak dasar warga.
Pertanyaannya, sampai kapan tiga kecamatan itu hanya jadi penonton sementara daerah lain sudah menikmati air perpipaan PDAM? (*)
Editor : Amin Fauzie