BLUD atau BUMD? Transportasi Kebanggaan Tuban Diputuskan Akhir Tahun Depan
RADARTUBAN – Masa depan transportasi kebanggaan Bumi Ronggolawe, Bus Si Mas Ganteng (Transportasi Masyarakat Tuban yang Elegan, Aman, Nyaman, dan Terintegrasi), kini memasuki babak krusial.
Pemerintah Kabupaten Tuban tengah menimbang dua opsi strategis agar layanan yang kini digratiskan itu bisa terus berjalan tanpa membebani APBD.
Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky disebut akan memegang peran penting dalam menentukan nasib 20 unit bus dan 20 feeder yang setiap hari melayani pelajar dan masyarakat Tuban.
“Tujuannya jelas: transportasi publik harus tetap ada, nyaman, dan terjangkau, tapi juga tidak selamanya jadi beban APBD,” tegas Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) DLHP Tuban, Yuli Imam Isdarmawan ketika dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban.
Menurut Imam, hasil kajian mengerucut pada dua opsi pengelolaan:
Menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
- Dikelola langsung di bawah UPT Dinas Perhubungan/DLHP.
- Pemerintah tetap bisa memberi subsidi, misalnya layanan gratis untuk pelajar.
- Tarif untuk penumpang umum tetap bisa diatur sesuai kebijakan daerah.
Menjadi Aset BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
- Orientasi sepenuhnya menjadi bisnis dan mengejar profit.
- Penumpang, termasuk pelajar, harus membayar sesuai tarif.
- Tidak bisa menerima subsidi APBD langsung, tetapi bisa memanfaatkan BBM bersubsidi karena berstatus plat kuning.
“Keduanya punya plus-minus, dan sudah kami sampaikan ke pimpinan. Keputusan akhir kemungkinan baru muncul akhir tahun depan,” jelas Imam.
Sambil menunggu keputusan, operasional Si Mas Ganteng masih sepenuhnya ditanggung APBD melalui DLHP.
Setiap tahun, Pemkab Tuban harus menyiapkan anggaran sekitar Rp 8 miliar.
Dana itu dipakai untuk gaji sopir, perawatan, BBM, hingga operasional 20 unit bus dan feeder.
Bupati Tuban Mas Lindra disebut ingin keputusan ini benar-benar matang, karena akan menentukan arah transportasi publik Tuban bertahun-tahun ke depan.
“Jangan sampai program yang sudah jadi kebanggaan masyarakat ini berhenti di tengah jalan atau malah memberatkan warga,” kata Imam.
Harapan Warga: Tetap Gratis untuk Pelajar
Selama ini Si Mas Ganteng menjadi andalan pelajar. Mereka berharap layanan tetap gratis.
Namun, jika skema BUMD dipilih, besar kemungkinan tarif akan berlaku untuk semua pengguna.
Langkah strategis ini dinilai penting agar Si Mas Ganteng tidak hanya menjadi proyek sementara, tetapi benar-benar menjadi sistem transportasi berkelanjutan.
Pilihan Pemkab Tuban antara BLUD atau BUMD sejatinya adalah pertaruhan arah kebijakan transportasi publik daerah.
BLUD berarti pemerintah tetap memegang kendali penuh, sementara BUMD berarti menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme bisnis.
Kini bola ada di tangan Bupati Lindra. Masyarakat menunggu keputusan yang bukan hanya rasional secara keuangan, tetapi juga berpihak pada hak mobilitas masyarakat Tuban—terutama pelajar yang menjadi pengguna terbesar. (*)
Editor : Amin Fauzie