Waktu Tinggal 3 Bulan, DPRD Warning Potensi Silpa Makin Tinggi
RADARTUBAN – Janji Pemkab Tuban untuk mempercepat pembangunan demi mendukung visi-misi Bupati Aditya Halindra Faridzky bisa terancam tersendat.
Pasalnya, hingga minggu kedua September ini, anggaran Perubahan APBD (P-APBD) 2025 belum bisa digunakan, padahal sudah disepakati bersama DPRD sejak 12 Juli lalu.
Masalahnya, Raperda P-APBD 2025 masih menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Akibatnya, Perda belum bisa disahkan, dan otomatis seluruh kegiatan yang dibiayai anggaran perubahan mandek.
“Ini masalah serius. Kalau sampai Oktober baru disahkan, artinya waktu penggunaan anggaran tinggal dua bulan. Mustahil semua program bisa dijalankan optimal,” tegas Habib Musthofa, pengamat kebijakan publik Tuban, Kamis (11/9).
Ancaman Gagal Serap Anggaran P-APBD Tuban
Habib mengingatkan, keterlambatan ini bukan sekadar soal administrasi, tapi akan berdampak langsung pada target serapan anggaran dan pembangunan prioritas.
“Mulai infrastruktur, pelayanan publik, sampai kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa tersendat. Akibatnya, Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun ini berpotensi naik, dan target serapan anggaran gagal tercapai,” katanya.
Ia mendorong Pemkab Tuban lebih proaktif berkomunikasi dengan Pemprov Jatim.
“Jangan menunggu, harus ditanyakan apakah ada kendala. Tuban ini kan ‘anak emas’ gubernur, masa tidak ada perhatian,” sindir mantan aktivis PMII itu.
DPRD Tuban Siap Perketat Pengawasan
Wakil Ketua DPRD Tuban, Miyadi, mengakui belum ada kabar resmi dari Pemprov soal hasil evaluasi.
“Kalau menilik pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biasanya baru Oktober disahkan dan anggaran digunakan,” jelasnya.
Namun, politisi PKB itu memastikan, jika nanti anggaran baru bisa dipakai di bulan ke-10, DPRD akan memperketat pengawasan.
“Kami akan pastikan proyek-proyek fisik tidak asal jadi hanya karena dikejar waktu. Kualitas tetap harus nomor satu, jangan sampai pembangunan terburu-buru dan akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari,” tegasnya.
Ujian Bagi Pemerintahan Bupati Tuban Mas Lindra
Kondisi ini menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, yang gencar mendorong percepatan pembangunan di Bumi Ronggolawe.
Dengan waktu yang semakin sempit, Pemkab dituntut cerdas mengatur skala prioritas.
Masyarakat pun berharap, Pemkab dan DPRD segera memastikan P-APBD 2025 rampung agar proyek-proyek penting – terutama jalan, jembatan, layanan kesehatan, dan pengairan – bisa segera digarap.
“Kalau timbunan anggaran besar tapi tidak terserap, yang rugi masyarakat. Ini momentum bagi bupati menunjukkan komitmen percepatan pembangunan,” ujar Habib. (*)
Editor : Amin Fauzie