RADARTUBAN – Ketegangan antara pedagang kaki lima (PKL) eks Alun-alun dengan Pemkab Tuban makin panas.
Tiga kali aksi protes beruntun sejak Selasa (7/10), Sabtu (10/10), dan Minggu (11/10) belum mengubah sikap tegas Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky.
Orang nomor satu di Pemkab Tuban itu menegaskan, Alun-Alun bukanlah milik satu kelompok semata, melainkan ruang publik untuk semua orang.
“Alun-alun itu fasilitas publik. Bukan hanya untuk warga Tuban, tapi juga masyarakat luar kota. Jadi tidak boleh dimonopoli oleh satu kelompok, termasuk PKL. Semua harus menghormati regulasi yang sudah ditetapkan,” tegas Mas Lindra—sapaan akrab bupati muda itu—kemarin.
Baca Juga: Belum Ada Solusi Tuntutan Relokasi, PKL Tuban Nekat Kembali Berdagang di Alun-Alun
Relokasi Bukan Keputusan Mendadak
Langkah pemkab memindahkan PKL ke lokasi relokasi di Jalan Yos Sudarso, kata Mas Lindra, bukan keputusan tiba-tiba.
Pemerintah telah menyiapkan opsi solusi sejak lama agar relokasi tidak merugikan pedagang.
Masalah PKL Alun-Alun sendiri, lanjutnya, sudah menjadi PR klasik selama 15 tahun terakhir.
“Sebelum pemindahan, pemerintah sudah bikin jalur kendaraan ke arah Pantai Boom supaya lokasi relokasi tetap ramai. Dulu juga pernah ada rencana memanfaatkan Lapangan Kebonsari. Jadi bukan tanpa solusi,” bebernya.
Mas Lindra menilai, evaluasi tidak bisa hanya ditimpakan ke pemerintah. PKL pun mesti berani introspeksi.
“Apakah harga, kualitas dagangan, dan pelayanannya sudah benar-benar menarik pengunjung? Ini juga penting dievaluasi,” ujarnya.
Pemkab, lanjutnya, telah memberi pelatihan peningkatan kualitas produk dan pelayanan kepada pedagang.
Tujuannya, agar mereka bisa bersaing sehat dan tetap hidup meski tak lagi berdagang di jantung Alun-alun.
Aksi PKL Tak Akan Berhenti
Sementara itu, Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban Ahmad Wafa Amrillah menyebut aksi PKL tak akan berhenti.
Mereka akan kembali turun ke jalan hari ini dengan massa lebih besar.
“Kami akan menggelar aksi jilid dua untuk menuntut agar PKL diizinkan kembali berjualan di Alun-Alun. Ini soal keberpihakan. Kami ingin mengetuk hati bupati,” ujarnya.
Meski tekanan massa meningkat, sikap Mas Lindra tampak tidak akan berubah.
Bagi Pemkab, Alun-Alun adalah simbol ruang bersama, bukan sekadar lahan dagang. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni