RADARTUBAN – Pedagang kaki lima (PKL) eks Alun-Alun bersama aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban kembali berdemo.
Ini merupakan demo jilid kedua setelah sebelumnya tanpa hasil.
Tuntutannya sama, menagih janji untuk bisa berjualan di ruang terbuka hijau di sepanjang Jalan Sunan Bonang.
Pada aksi kemarin (16/10) siang, massa yang datang lebih banyak dibanding sebelumnya.
Kali ini, yang turun jalan tidak hanya PKL eks alun-alun. PKL yang berjualan di jalan menuju Makam Sunan Bonang juga ikut berdemo.
Massa aksi yang berjumlah sekitar 350 orang yang mengusung sound system yang diangkut motor bergerobak mulai mendatangi memadati pintu gerbang kantor Pemkab Tuban sejak pukul 14.30.
Sujud, ketua Paguyuban PKL Alun-Alun mengatakan, selama ini PKL tidak pernah mendapat respons atas tuntutan agar bisa kembali berjualan di alun-alun.
‘’Selama ini hanya diberi janji-janji, tapi tidak pernah ada realisasinya,’’ ujarnya.
Karena itu, dia memastikan kalau besok (Jumat (17/10) hari ini, Red), PKL kembali berjualan mulai pukul 16.00 hingga 05.00 dini hari.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tuban Agus Wijaya ketika menemui PKL sekitar pukul 17.00 menyatakan PKL akan ditata di Jalan Yos Sudarso dan area sekitar Wisata Boom Tuban.
Fasilitas Publik untuk Masyarakat Luas
Meski didemo berkali-kali, sikap Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky masih sama; para PKL harus tetap menempati tempat relokasi di Jalan Yos Sudarso.
Mas Lindra, sapaan akrab bupati mengatakan, PKL tidak bisa berjualan di alun-alun agar fasilitas publik tersebut bisa dinikmati masyarakat luas. Termasuk warga luar kota.
‘’Sehingga, alun-alun tidak bisa hanya dinikmati salah satu kelompok saja (PKL, Red). Harus menghormati regulasi yang sudah diatur pemerintah,’’ tegasnya kepada awak media di DPRD Tuban, Selasa (14/10).
Mas Lindra menginginkan, fasilitas umum tersebut bisa digunakan masyarakat untuk kegiatan menikmati alun-alun dan wisata di sekitarnya.
Menurut dia, PKL sudah disediakan tempat sendiri. Terkait keluhan PKL yang tempat relokasinya dianggap kurang representatif, mantan anggota DPRD Provinsi Jatim ini menyampaikan, sebenarnya pemerintah daerah sudah menyiapkan solusi sebelum dilakukan pemindahan.
Mas Lindra mengatakan, masalah PKL alun-alun sudah lama, sejak 15 tahun lalu. Kebijakan pemindahannya di Terminal Kebonsari dan sekitar Pantai Boom.
Agar dagangan PKL Pantai Boom laku, jalur kendaraan diubah dengan diarahkan ke Pantai tersebut.
‘’Seharusnya yang dievaluasi bukan hanya sisi pemerintah saja, tetapi PKL juga harus evaluasi. Apakah kualitas harga dan pelayanan,’’ ujar ketua DPD Partai Golkar Tuban itu.
Pemkab Tuban, lanjut Mas Lindra, juga sudah memberikan pelatihan kepada pedagang agar bisa meningkatkan kualitas produknya.
‘’Artinya kami sebelum ini sudah memberikan solusi, agar semua berjalan baik,’’ imbuhnya.(fud/ds)
Editor : Yudha Satria Aditama