RADARTUBAN – Sirene peringatan fiskal mulai terdengar di Kabupaten Tuban. Dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat anjlok hingga Rp 611 miliar dalam struktur APBD 2026.
Pemkab dipaksa tak lagi terlalu nyaman bergantung pada dana pusat. Inilah momen menentukan untuk mengubah arah kebijakan fiskal, dari ketergantungan menuju kemandirian.
DPRD pun tak tinggal diam. Para wakil rakyat mendorong agar pemkab segera menyiapkan strategi konkret.
Baca Juga: TKD Jadi Penopang Utama, APBN Jatim Tahan Kontraksi Belanja Pusat Semester I 2025
Tidak hanya menambal defisit, tetapi membangun pondasi pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Ketergantungan ke Pusat Masih Tinggi
Juru bicara Fraksi Gerindra Tri Astuti menyebutkan, dari nota penjelasan APBD 2026 yang disampaikan pemerintah, arah kebijakan fiskal mulai bergerak ke jalur yang lebih sehat.
Ketika TKD dari pusat turun, PAD justru ditarget naik 13,38 persen — dari Rp 717 miliar pada 2025 menjadi Rp 813 miliar pada 2026 atau bertambah Rp 95 miliar.
“Kami Fraksi Gerindra mengapresiasi peningkatan kinerja PAD tersebut karena menunjukkan arah kebijakan konsisten menuju kemandirian fiskal daerah,” ujar Tutik, sapaan akrab Tri Astuti.
Meski begitu, Tutik menilai ketergantungan fiskal Tuban masih terlalu tinggi.
Dari total proyeksi pendapatan Rp 2,9 triliun, sekitar Rp 2,1 triliun atau 81,6 persen masih bersumber dari dana transfer pusat. PAD hanya menopang Rp 813 miliar.
“Ini jelas warning. Pemkab harus punya strategi jangka menengah yang kuat untuk memperkuat sumber pendapatan sendiri,” tegasnya.
DPRD Dorong Percepat Transformasi ke Arah Digital
Politikus asal Dapil 2 (Palang, Plumpang, Widang) ini mengingatkan, kenaikan PAD tidak boleh membebani masyarakat kecil.
Intensifikasi pajak harus berbasis pemutakhiran data, bukan menaikkan tarif retribusi secara membabi buta.
“Jangan sampai strategi fiskal justru menekan pelaku usaha kecil dan sektor informal,” tandasnya.
Fraksi Gerindra mendorong pemkab mempercepat transformasi ke arah digital revenue system.
Termasuk penerapan sistem pajak digital untuk hotel, restoran, dan reklame, serta pemutakhiran data aset dan wajib pajak.
Langkah lain: memperkuat peran BUMD agar tak sekadar menumpang APBD, tapi jadi mesin penggerak ekonomi daerah.
“Restrukturisasi BUMD harus jadi prioritas agar bisa menjadi sumber PAD baru,” bebernya.
Momentum Perbaiki Kinerja Pendapatan Daerah
Senada, Ketua Fraksi PKB Mukson menegaskan, penurunan TKD ini harus dijadikan momentum memperbaiki kinerja pendapatan daerah.
“Ke depan, belanja harus semakin banyak dibiayai oleh PAD, bukan pusat,” katanya.
Mukson mengingatkan, strategi menaikkan PAD tidak boleh sekadar menekan masyarakat dengan retribusi dan pajak.
Menurutnya, masih banyak potensi pendapatan baru yang belum tergarap secara optimal.
“Pendapatan tidak harus selalu dari beban masyarakat. Ada sumber-sumber ekonomi daerah yang bisa digali lebih dalam,” tegas legislator Dapil 5 (Parengan, Singgahan, Bangilan, Senori, dan Kenduruan) itu.
Selain itu, Mukson juga meminta agar pengurangan dana transfer pusat tidak berdampak pada belanja wajib dan layanan dasar publik.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menurun. Program prioritas harus tetap jalan,” tandasnya.
Mas Lindra : Kualitas Pelayanan Tak Akan Turun
Menanggapi hal itu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan bahwa pihaknya siap melakukan penyesuaian fiskal tanpa mengorbankan layanan publik.
Meski dana transfer dari pusat turun hingga Rp 611 miliar, pemkab memastikan tidak ada penurunan kualitas pelayanan.
“Pelayanan publik akan tetap berjalan sebaik mungkin,” tegas Mas Lindra, sapaan akrabnya.
Bupati muda itu juga memastikan proyek-proyek strategis yang menyentuh masyarakat tidak akan dipangkas signifikan.
“Kami lakukan efisiensi, tapi bukan pada sektor vital,” ujarnya.
Langkah Pemkab Tuban memperkuat PAD memang tak bisa ditunda. Penurunan TKD hanyalah pemicu.
Arah kebijakan ke depan akan menentukan seberapa siap Tuban berdiri di atas kakinya sendiri, tidak lagi bergantung pada pusat. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni