RADARTUBAN – Dua bulan menjelang tutup tahun, anggaran raksasa Pemkab Tuban sebesar Rp 3,34 triliun masih belum juga terserap separuhnya.
Data dari laman resmi Kementerian Keuangan (DJPK) mencatat, hingga pekan ketiga Oktober 2025, realisasi belanja baru Rp 1,64 triliun atau 47,76 persen. Artinya, Rp 1,7 triliun masih ngendon di kas daerah.
Waktu tersisa tinggal 60 hari kerja sebelum lembar anggaran ditutup.
Itu artinya, pemerintah daerah harus tancap gas jika tak ingin sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) kembali menumpuk seperti tahun sebelumnya.
Namun Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky memilih tetap tenang. Menurutnya, serapan sesungguhnya sudah lebih tinggi dari data DJPK.
“Sampai dengan September lalu sudah sampai 60 persen, dan Oktober ini masih berjalan,” terang Mas Lindra, sapaan bupati Aditya Halindra Faridzky.
Meski begitu, politisi muda Partai Golkar itu tidak menampik Silpa pasti muncul di akhir tahun nanti. Hanya saja, Mas Lindra belum mau menebak berapa besarannya.
“Untuk persentase Silpa nanti berapa, sekarang belum tahu karena belum terealisasi,” bebernya.
Dua Bulan Terakhir Jadi Taruhan
Sisa waktu yang makin tipis membuat Mas Lindra memutar strategi. Di lingkaran pemkab, bupati dua periode itu disebut meminta seluruh OPD mempercepat lelang proyek dan realisasi fisik. Targetnya: agar serapan bisa digenjot di dua bulan terakhir.
Maklum, rendahnya penyerapan bukan sekadar urusan administrasi, tapi juga catatan fiskal nasional.
Jika serapan dianggap lambat, konsekuensinya bisa berimbas pada pengurangan dana transfer pusat di tahun depan.
Kondisi inilah yang membuat Bupati Tuban Mas Lindra mulai pasang gas penuh di sisa dua bulan 2025.
Orang nomor satu di Tuban itu tak ingin APBD yang sudah disahkan sejak awal tahun hanya “parkir manis” di rekening kas daerah.
Dewan Soroti Serapan Lambat: Harusnya Sudah 80 Persen!
Nada kritis datang dari DPRD Tuban.
Sekretaris Fraksi PKB, Asep Nur Hidayatullah, menilai serapan anggaran yang masih di bawah 50 persen di bulan Oktober ini tergolong lambat.
“Hitungan kami seharusnya Oktober serapan anggaran sudah di angka 70 sampai 80 persen,” ujarnya.
Asep menyebut biang masalahnya ada di keterlambatan proyek fisik yang baru banyak dimulai di bulan Juni. Efeknya, realisasi anggaran ikut terseret.
“Kalau saja proyek bisa dilelang di awal tahun tentu serapan bisa lebih tinggi, bukan menumpuk di akhir tahun,” tutur Asep.
Ia mengingatkan, serapan yang lambat bisa berujung Silpa membengkak, seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Maka sekarang pemerintah harus lebih baik untuk penyerapan anggaran,” tandasnya.
Politikus yang mewakili dapil 3 (Semanding, Grabagan, Rengel, Soko) itu juga menyinggung soal peringatan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar daerah tidak menumpuk dana terlalu lama tanpa dibelanjakan.
“Khawatirnya kalau sampai serapan tidak maksimal malah menjadi catatan, karena serapan tidak maksimal seolah daerah tidak membutuhkan anggaran, akibatnya dana transfer dikurangi lagi ke depan. Maka ini harus menjadi perhatian,” papar Asep.
Gerindra Ingatkan: Jangan Jadikan Silpa “Sumber Nafas” Daerah
Nada serupa juga datang dari Fraksi Gerindra. Dalam pandangan fraksi di rapat paripurna, mereka menegaskan agar pemkab tidak menjadikan Silpa sebagai andalan pembiayaan defisit.
Bagi Gerindra, Silpa bukan pencapaian, tapi indikator lemahnya daya serap.
Pembiayaan lewat Silpa memang bisa jadi solusi jangka pendek, tapi tak bisa dijadikan strategi fiskal jangka panjang.
“Silpa seharusnya mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran, bukan menjadi sumber utama pembiayaan defisit,” tulis pandangan fraksi berlambang garuda itu.
Gaspol di Ujung Tahun
Kini bola panas ada di tangan Pemkab Tuban. Dua bulan terakhir 2025 bakal jadi periode paling sibuk, saat seluruh OPD berpacu mengejar target serapan.
Satu hal yang pasti, Bupati Tuban Mas Lindra tak ingin APBD 2025 tercatat di Kemenkeu sebagai “anggaran tidur”.
Mas Lindra sudah memerintahkan percepatan realisasi agar wajah fiskal Tuban tak kembali dicap lambat.
Toh, Mas Lindra sadar, Silpa memang tak bisa dihapus total, tapi bisa diperkecil jika disiplin eksekusi anggaran dijaga.
Atau seperti kalimatnya yang sederhana tapi sarat makna: “Silpa itu pasti ada.”
APBD bukan sekadar angka di laporan keuangan, tapi cermin arah pembangunan.
Serapan rendah bukan cuma soal administrasi—itu soal ritme kerja pemerintah daerah.
Dan sekarang, waktu sudah berdetak keras. Dua bulan terakhir ini, akan jadi ujian: apakah Tuban ngebut atau justru akan mengulangi seperti tahun-tahun sebelumnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni