RADARTUBAN – Langkah Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tampaknya belum akan berhenti di putaran mutasi sebelumnya.
Isu yang berhembus di lingkungan pemkab menyebut, orang nomor satu di Bumi Ronggolawe itu kembali menyiapkan uji kompetensi bagi sejumlah pejabat eselon dua.
Sinyalnya jelas: perombakan kabinet birokrasi jilid berikutnya sedang disiapkan.
Berdasarkan informasi yang diterima Radar Tuban, pergeseran pejabat tinggi pratama kali ini bukan sekadar rotasi formalitas.
Ada strategi di baliknya: menempatkan pejabat senior dan berpengalaman di posisi strategis lebih dulu, sebelum kekosongan kursi yang tersisa dibuka lewat mekanisme seleksi terbuka atau open bidding.
Saat ini, ada tujuh kursi eselon dua di Pemkab Tuban yang masih kosong dan dijabat pelaksana tugas (Plt). Masing-masing di posisi Inspektur Inspektorat; Kepala Dinas Pendidikan (Disdik); serta Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB).
Berikutnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar); Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD); Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan-SDM; serta Direktur RSUD dr. R. Koesma Tuban.
“Itu Hak Prerogatif Mas Bupati”
Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban Budi Wiyana tak menampik arah kebijakan tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa kemungkinan besar proses pengisian jabatan memang akan dimulai dari pergeseran pejabat eksisting.
"Jadi, nanti tergantung kebijakan Mas Bupati. Bisa diawali dari pergeseran jabatan terlebih dahulu, tapi juga bisa langsung melalui proses open bidding, itu hak beliau,’’ ujar mantan kepala Bappeda itu.
Menurut Budi, Bupati Tuban Mas Lindra akan menyiapkan tahapan pengisian jabatan itu sebaik mungkin, dengan memperhatikan kompetensi dan hasil uji kinerja tiap pejabat.
“Misalnya, jika berdasar hasil uji kompetensi ternyata pejabat A secara manajerial dan kompetensi lebih layak menempati jabatan yang dimaksud, maka sangat mungkin mengisi kekosongan jabatan tersebut,” tandasnya.
RSUD Tetap Setara Eselon Dua
Budi juga menyinggung soal posisi Direktur RSUD R. Koesma Tuban yang hingga kini masih dijabat Plt.
Meskipun rumah sakit daerah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pengisian kursi pimpinannya tetap diperlakukan sama dengan jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD).
"Meski BLUD, tapi jabatannya (direktur, Red) setara dengan eselon dua,’’ jelasnya.
Artinya, posisi tersebut bisa saja diisi melalui mekanisme lelang jabatan, atau bahkan pergeseran pejabat setingkat yang dianggap memenuhi kualifikasi.
Manuver Bupati Lindra: Strategi atau Efisiensi?
Langkah Bupati Aditya Halindra Faridzky mengedepankan mutasi internal sebelum open bidding dinilai sebagai bentuk konsolidasi birokrasi yang lebih terkendali.
Dengan menempatkan pejabat senior di posisi kunci lebih dulu, Mas Lindra tampaknya ingin memastikan roda pemerintahan tetap stabil sambil menyiapkan regenerasi pejabat baru lewat seleksi terbuka.
Beberapa kalangan menilai, pola ini juga menjadi cerminan gaya kepemimpinan Mas Lindra yang cermat membaca peta loyalitas dan kinerja aparatur.
Sebelum membuka peluang bagi wajah baru, politisi muda Partai Golkar itu memastikan “gerbong lama” sudah tertata dan berfungsi optimal.
Namun, dinamika ini tentu masih menunggu keputusan akhir dari meja bupati.
Apakah pergeseran akan segera dilakukan dalam waktu dekat, atau justru langsung tancap gas ke tahap lelang jabatan, semua tergantung strategi politik birokrasi yang sedang disusun di Pendapa Kridha Manunggal.
Yang Jelas, Kursi Panas Sudah Menunggu
Dengan tujuh jabatan strategis yang masih kosong, arus mutasi dan promosi di lingkup Pemkab Tuban diprediksi bakal kembali hangat.
Beberapa pejabat disebut-sebut sudah bersiap menghadapi uji kompetensi tahap berikutnya.
Bupati Lindra sendiri, lewat jalur prerogatifnya, punya keleluasaan penuh menentukan siapa yang akan duduk di kursi definitif.
Satu hal pasti: Sebelum open bidding dimulai, akan ada “pemanasan mesin birokrasi” lewat mutasi internal.
Dan, seperti biasa, di Tuban — isu rotasi pejabat selalu lebih ramai dari sekadar lelang jabatan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni