RADARTUBAN – Suara warga Desa Remen dan Tasikharjo, Kecamatan Jenu, akhirnya meledak di ruang rapat paripurna DPRD Tuban, Kamis (30/10) lalu.
Mereka datang bukan untuk seremonial, tapi untuk menagih janji kompensasi yang tak kunjung ditepati pascakebakaran kilang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Puluhan warga dari dua desa penyangga kilang minyak itu duduk bersesakan di ruang dewan.
Wajah-wajah mereka tegas, sebagian gusar. Mereka hanya ingin satu hal: pertanggungjawaban.
“Kami datang ke DPRD untuk menuntut TPPI memberikan kompensasi kepada seluruh warga terdampak,” ujar Kepala Desa Tasikharjo, Damuri, usai hearing.
Baca Juga: Warga Tasikharjo dan Remen Tuntut Kompensasi Pascakebakaran Kilang TPPI Tuban
Janji Kompensasi Tak Kunjung Realisasi
Kebakaran di kompleks kilang TPPI beberapa waktu lalu memang sudah padam, tapi api persoalan sosialnya masih menyala.
Sejak insiden itu, ribuan warga di sekitar kilang menunggu kepastian janji kompensasi yang diucapkan manajemen perusahaan.
Namun hingga kini, belum juga ada kejelasan soal siapa yang berhak menerima dan berapa jumlahnya.
Damuri menyebut, data awal warga terdampak yang diajukan ke TPPI mencapai 750 orang di Desa Tasikharjo dan 2.000 warga di Desa Remen.
Namun, pihak perusahaan justru berencana memberikan kompensasi hanya kepada 300 warga di masing-masing desa.
“Tapi yang sudah kami ajukan untuk warga Tasikharjo 750 dan Remen 2000 orang,” ujarnya.
“Apakah nanti akan dipenuhi atau tidak, belum ada kesepakatan. Karena nantinya akan dibahas lagi,” imbuhnya.
Pertemuan dengan manajemen TPPI dan DPRD berlangsung panas sejak pukul 14.00 hingga 17.00.
Beberapa kali sempat terjadi perbedaan pendapat tajam soal data penerima dan nominal kompensasi.
Kami Ingin Keterbukaan, Jangan Ada yang Ditutup-Tutupi
Nada tegas juga datang dari Kepala Desa Remen, Rusdiono. Ia menuntut transparansi TPPI soal berapa sebenarnya dana tanggung jawab sosial (CSR) yang dikucurkan ke desanya untuk kompensasi warga.
“Kami ingin kejelasan berapa besaran dana CSR yang diberikan kepada desa kami. Kami ingin keterbukaan agar tidak ada dusta di antara kita,” tegasnya.
Rusdiono menyebut, jumlah penduduk Desa Remen mencapai sekitar 2.000 orang.
Ia berharap TPPI memberikan perlakuan khusus bagi warganya yang tinggal paling dekat dengan area industri raksasa itu.
“Perhatian untuk warga sekitar harus lebih. Karena dampak yang kami rasakan juga langsung,” ujarnya.
TPPI: Akan Bentuk Tim Khusus, Tapi Belum Ada Kepastian
Menanggapi desakan warga, Area Manager Commercial & CSR PT TPPI Tuban, Tinoto, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti semua tuntutan warga.
“Dari tiga tuntutan semua akan ditindaklanjuti setelah ini,” ujar Tinoto.
Ia menyebut, tim khusus akan dibentuk untuk memverifikasi ulang jumlah warga yang benar-benar terdampak pascakebakaran.
Tim tersebut akan beranggotakan unsur internal TPPI dan pihak eksternal agar penentuan penerima kompensasi bisa lebih objektif.
Selain itu, TPPI juga berjanji memperbaiki sistem alarm emergensi melalui unit Health, Safety, Security, and Environment (HSSE), serta melakukan rekrutmen tenaga kerja lokal dari wilayah sekitar kilang.
“Nantinya akan dipastikan kepastian berapa warga terdampak,” pungkasnya.
Warga Tak Mau Lagi Janji Kosong
Bagi warga Remen dan Tasikharjo, janji TPPI bukan barang baru. Mereka sudah sering mendengarnya, namun realitas di lapangan tetap nihil. Kini, mereka tak mau lagi ditenangkan dengan kata-kata.
Mereka datang ke DPRD bukan sekadar meminta uang kompensasi, tapi menagih tanggung jawab moral dan sosial dari perusahaan yang berdiri megah di halaman belakang rumah mereka.
Karena bagi mereka, asap kebakaran memang sudah hilang dari langit Jenu — tapi tidak dari ingatan warga yang merasa diabaikan. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni