RADARTUBAN – Tahun depan, guru Taman Pendidikan Alquran (TPQ) tak bisa lagi santai soal data.
Siapa pun yang belum terdaftar di Education Management Information System (EMIS) milik Kemenag, siap-siap menerima konsekuensi pahit, insentif dari APBD tak bakal cair.
Dikonfirmasi Jawa Pos Radar Tuban, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Tuban, Imam Bukhori menegaskan kebijakan ini hasil rapat koordinasi bersama Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra Setda Tuban.
Kebijakan tersebut menyatakan semua penerima insentif wajib terdata.
“Kalau semua terdata artinya penyalurannya tepat sasaran,” ujarnya.
Imam memastikan kewajiban tersebut bukan sekadar formalitas. Tujuannya agar pengelola TPQ lebih aktif memperbarui data.
Dia mengakui, selama ini banyak lembaga yang ogah-ogahan mengurus administrasi. Padahal, pemutakhiran data minimal dilakukan tiap semester.
“Terkadang kami harus mengingatkan agar teman-teman pengelola TPQ bisa update,” imbuhnya.
Kini, TPQ yang belum masuk EMIS diminta segera mendaftar. Sementara lembaga yang sudah tercatat, tapi belum memperbarui data, wajib melakukan pembaruan agar tak dicoret dari daftar penerima insentif.
“Karena kalau tidak update pun bisa tidak tercatat sebagai penerima insentif,” tegasnya.
Mantan kepala KUA Tuban itu menyampaikan, aturan tersebut berlaku nasional. Semua program pemerintah pusat untuk TPQ, diniyah, maupun pesantren kini berbasis EMIS.
“Kalau ada program dari pemerintah pusat ternyata ada lembaga tidak masuk data EMIS, tentu bakal ditinggal,” ujarnya.
Karena itu, Imam berharap kebijakan ini jadi cambuk agar lembaga nonformal lebih tertib administrasi. Tak lagi abai seperti sebelumnya.(fud/ds)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni