RADARTUBAN – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan arah kebijakan fiskal daerah tahun ini tak sekadar soal serapan anggaran, tetapi juga soal kesiapan menghadapi tekanan fiskal tahun depan.
Pemkab Tuban memproyeksikan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2025 mencapai Rp 170 miliar.
Dana itu bukan kebetulan tersisa, melainkan disiapkan secara terencana untuk menopang kekuatan keuangan daerah di tahun 2026.
“Angka tersebut (Rp 170 miliar, Red) tujuannya untuk memperkuat fiskal di 2026 nanti,” ujar Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky kepada Jawa Pos Radar Tuban.
Langkah tersebut, kata bupati muda itu, menjadi strategi antisipasi menghadapi efisiensi besar-besaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 533 miliar.
Dengan kondisi itu, Pemkab Tuban harus menata ulang postur keuangan agar tetap stabil di tengah tekanan fiskal yang berat.
“Silpa ini penting untuk membantu keuangan daerah. Jadi selain dari pendapatan asli daerah (PAD), juga perlu dukungan pembiayaan daerah. Sehingga nanti fiskal kita tetap kuat,” tegas alumni Universitas Airlangga tersebut.
Pegawai Alih Daya Jadi Prioritas
Menurut Mas Lindra, Silpa yang disiapkan itu akan difokuskan untuk menutup belanja besar di tahun depan.
Salah satu prioritas utama adalah pembiayaan gaji pegawai alih daya atau non-ASN yang jumlahnya mencapai 1.255 orang.
“Harus kami anggarkan, karena saya dan Pak Wakil Bupati (Joko Sarwono) sudah berjanji, tidak ada pegawai honorer yang dirumahkan,” ujarnya menegaskan.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk komitmen politik dan moral Pemerintah Kabupaten Tuban untuk melindungi para tenaga honorer di tengah masa transisi menuju penerapan sistem ASN ke depan.
Efisiensi Tanpa Mengorbankan Program
Meski sebagian anggaran disisihkan, Lindra menegaskan tidak ada program prioritas yang dikorbankan.
Pemerintah daerah melakukan revisi cermat terhadap sejumlah kegiatan agar hasilnya bisa mengalir ke pendapatan dan pembiayaan 2026.
“Silpa Rp 170 miliar ini hasil dari hitungan baru setelah revisi beberapa program. Jadi tidak serta-merta mempengaruhi target pembangunan,” jelas politisi muda Partai Golkar itu.
Mas Lindra juga memastikan serapan anggaran tahun ini tetap tinggi. “Soal serapan, kami targetkan juga lebih dari 80 persen,” tambahnya.
Defisit Tertutup Silpa
Sebelumnya, rancangan APBD 2026 menunjukkan postur pendapatan daerah sebesar Rp 2,749 triliun dan belanja Rp 2,919 triliun.
Artinya, terdapat defisit Rp 170 miliar yang bakal ditutup melalui pembiayaan dari Silpa tahun anggaran 2025.
Dengan skema itu, Bupati Tuban Mas Lindra optimistis roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai maupun program masyarakat.
“Kami ingin pastikan, meski dana pusat berkurang, daerah tetap tangguh dan siap menghadapi tekanan fiskal,” pungkasnya. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni