RADARTUBAN – Dua minggu lebih sejak kebijakan penataan total becak diberlakukan, kondisi di lapangan masih jauh dari kata beres.
Instruksi agar seluruh becak wajib mangkal di Terminal Wisata Kebonsari Tuban tak sepenuhnya dipatuhi.
Belasan pengayuh masih bertahan di sekitar Jalan KH Mustain, menolak bergeser ke titik resmi.
Mereka kini beroperasi tanpa plat nomor, rompi, ataupun ID card—atribut yang menjadi syarat legalitas baru pasca penataan.
Ketua Paguyuban Becak Parkiran Wisata Kebonsari, Kiswanto, tidak menampik kenyataan itu.
Ia menyebut para penarik becak yang enggan bergabung adalah kelompok lama yang dulu mangkal di depan Museum Kambang Putih.
Meski area itu kini diblokir Dishub, mereka memilih mundur sedikit ke selatan, mendekati Hotel Indonesia.
“Masih ada sekitar 10 sampai 20 becak yang masih di sana dan tidak bergabung,” ujarnya.
Kiswanto mengaku tidak ingin terlibat lebih jauh karena aturan awal sudah jelas: semua becak dipusatkan di area parkir wisata. Bagi yang belum patuh, keputusan ada di tangan dinas teknis.
“Itu nanti urusan teman-teman DLHP, karena katanya nanti mereka akan ditata ke depannya,” imbuhnya.
Muncul Fenomena Mendadak Aktif
Masalah lain muncul pada distribusi plat nomor resmi. Dari total 817 anggota paguyuban becak, sekitar 50 unit belum kebagian.
Penyebabnya cukup ironis: saat pendataan berlangsung, sejumlah pengayuh yang lama tak aktif tiba-tiba kembali muncul untuk didaftarkan.
Di titik Museum Kambang Putih saja, jumlah yang sebelumnya tercatat 270 orang, melonjak menjadi 337 orang.
Fenomena “aktif mendadak” ini menambah beban pendataan. Para pengayuh yang kembali muncul hanya ingin memastikan nama mereka tetap tercatat agar bisa ikut menarik penumpang saat musim ramai peziarah. Karena itu, kebutuhan plat nomor terus bertambah.
“Makanya perlu tambah plat nomor terus, dan ini masih proses dibuatkan lagi oleh dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLHP),” jelas Kiswanto.
Tunggu Giliran Pencetakan Atribut
Ia menegaskan, pengayuh yang belum menerima plat bukan berarti ilegal. Mereka sah sebagai anggota paguyuban, hanya menunggu giliran pencetakan atribut.
Namun penataan yang seharusnya menyatukan alur transportasi wisata justru kembali diuji oleh resistensi pengayuh dan ketidaksiapan data awal.
Kebijakan sudah berjalan. Titik mangkal sudah ditetapkan. Tapi di ruang-ruang kecil jalan kota, tarik-menarik kepentingan antara disiplin dan kebiasaan lama masih terasa kuat. Tuban masih butuh waktu untuk menata becaknya benar-benar rapi. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni