RADARTUBAN – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky tampaknya sangat selektif dalam melakukan pemetaan pejabat di internal Pemkab Tuban.
Agenda pelantikan pejabat administrator dan pengawas Sabtu (21/11) lalu, misalnya.
Sejumlah pihak, termasuk dari internal pemkab sendiri—memprediksi bakal terjadi mutasi besar-besaran.
Namun, ternyata hanya delapan pejabat eselon III dan IV yang dimutasi.
Di antara pejabat eselon III yang dimutasi, yakni Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Sugeng Winarno digeser menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Tuban.
Kemudian, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRPRKP) Tuban Ichwan Sulistyo dimutasi sebagai Sekretaris Kecamatan Widang, yang bertukar posisi dengan Sayang Mulyahadi Rimbawan.
Lalu, Kepala Bidang Tata Ruang, Pertanahan, dan Jasa Konstruksi DPUPRPRKP Winda Sulistyowati dimutasi menjadi Sekretaris Kecamatan Merakurak.
Serta beberapa pejabat lain juga turut dimutasi ke kecamatan.
Prosesi pelantikan yang biasanya dipimpin oleh Bupati Tuban Mas Lindra, kali ini diwakilkan kepada Wakil Bupati Joko Sarwono.
Dalam sambutannya mewakili bupati, Pak Joko—sapaan akrab wabup—mengungkapkan bahwa pelantikan merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi agar roda organisasi berjalan maksimal.
Khususnya dalam hal pelayanan terhadap publik.
‘’Penataan pegawai dan pengisian jabatan adalah bagian dari upaya memperkuat kinerja agar pemerintahan berjalan optimal,’’ katanya.
Sebagaimana yang dipesankan Mas Lindra—sapaan akrab bupati, Pak Joko menekankan kepada seluruh ASN di lingkup Pemkab Tuban, utamanya yang baru dilantik untuk senantiasa menjaga profesionalisme dan disiplin dalam menjalankan tugas.
‘’Disiplin merupakan wujud nyata komitmen seorang aparatur dalam mengemban amanah. Aparatur harus mendedikasikan dirinya untuk melayani masyarakat,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, Pak Joko menegaskan bahwa setiap pejabat harus mampu bekerja dengan cepat dan tepat.
Dan tidak kalah penting, adalah menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tanggung jawab.
‘’Setiap amanah harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata dan hasil yang terukur,’’ tandasnya.
Berdasar informasi yang disampaikan langsung oleh Mas Lindra terkait kejutan mutasi jabatan menjelang tutup tahun anggaran beberapa pekan lalu, sepertinya tidak lama lagi bakal bergulir mutasi jabatan secara besar-besaran.
Termasuk pejabat eselon II.
‘’Soal mutasi jabatan, itu hak prerogatif bupati dan hanya Mas Bupati yang tahu. Seperti tadi saja (pelantikan pejabat administrator dan pengawas pada hari Sabtu, Red), baru tahu menjelang pelantikan,’’ tandas sumber internal Pemkab Tuban. (tok)
Editor : Yudha Satria Aditama