RADARTUBAN – Pemerintah resmi mengetuk palu biaya haji melalui terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447/2026 yYang Bersumber dari Biaya Perjalanan Haji dan Nilai Manfaat.
Dan, itu menjadi tanda dimulainya pelunasan bagi seluruh calon jemaah haji (CJH).
Namun bagi CJH Embarkasi Surabaya, kabar itu datang dengan catatan: biaya pelunasan mereka kembali menjadi yang paling mahal di Indonesia.
Dalam Keppres tersebut, biaya pelunasan untuk wilayah Jawa Timur dipatok Rp 60,6 juta—lebih tinggi Rp 6,4 juta dari angka nasional yang ditetapkan sebesar Rp 54,1 juta.
Angka ini membuat Embarkasi Surabaya kembali memegang posisi sebagai yang termahal secara nasional, sesuatu yang sejatinya hampir menjadi “tradisi tahunan”.
Plt Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Tuban, Imam Bukhori, tidak menampik hal itu.
“Setiap tahun memang bipih di Jawa Timur selalu lebih mahal. Jadi 38 kabupaten/kota termasuk Tuban itu membayar lebih mahal dari biaya yang ditetapkan secara nasional,” ujarnya.
“Setiap tahun itu selisihnya dengan nasional itu Rp 4 jutaan sampai Rp 6 jutaan.” tambahnya.
Menurut Imam, alasan utamanya berkaitan dengan posisi Embarkasi Surabaya yang berada di wilayah paling timur dari seluruh embarkasi.
Faktor geografis dan beban layanan yang lebih tinggi membuat biaya penyelenggaraan ikut terangkat.
Pelunasan Sudah Dibuka, tetapi Belum Ada yang Membayar
Dengan terbitnya Keppres, pelunasan seharusnya sudah berjalan sejak 19 November lalu dan akan berakhir pada 23 Desember mendatang.
Meski begitu, hingga kemarin belum ada satu pun CJH Tuban yang melakukan pelunasan.
“Hari ini sudah bisa pelunasan tapi belum ada jemaah yang membayar sisa kekurangan biaya haji,” beber Imam.
Dari total bipih, sisa yang harus dibayar jemaah adalah Rp 35,6 juta setelah dipotong setoran awal Rp 25 juta.
Setelah membayar di bank penerima setoran (BPS), jemaah akan mendapatkan bukti pelunasan yang harus diserahkan ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Tuban untuk pendataan.
Istitaah Kesehatan Jadi Penghambat Utama
Penyebab sepinya pelunasan pada hari pertama tampaknya bisa ditelusuri pada satu faktor: belum terpenuhinya istitaah kesehatan.
“Ketika belum memiliki keterangan hasil skrining kesehatan maka belum bisa melunasi. Pihak bank pun akan menolak,” jelas Imam.
Ia menduga inilah alasan utama pelunasan masih kosong.
Jemaah diimbau memanfaatkan waktu panjang hingga 23 Desember. “Dengan waktu yang panjang monggo jemaah bisa mulai pelunasan, jangan malah nanti waktu belakang-belakang baru melunasi,” pesannya.
Dengan pelunasan yang resmi dibuka dan waktu yang masih panjang, masyarakat berharap proses administrasi kali ini bisa berjalan lebih cepat dan tidak menyisakan antrean menumpuk seperti tahun-tahun sebelumnya.
Nasib keberangkatan 2026 kini mulai dihitung dari langkah kecil: menyelesaikan pelunasan bipih. (*)
Editor : Hardiyati Budi Anggraeni